TRIBUN-MEDAN.com - Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto terang-terangan menyatakan tidak gentar atas teror ancaman penculikan hingga pembunuhan yang diterimanya.
Teror atau intimidasi itu didapatkan Tiyo setelah dia menyoroti kasus seorang anak di Kabupaten Ngada, NTT, yang memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli pulpen dan buku.
Di samping itu, dia juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan dana Rp1,2 triliun per hari dan masuknya Indonesia sebagai anggota Board of Peace.
“Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu. Tetapi ironinya di saat bersamaan pemerintah menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace bikinan Trump yang begitu kontroversial,” katanya dalam siniar Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan, Rabu (18/2/2026).
Dia merasa ada ironi prioritas anggaran pemerintah. Menurut Tiyo, pemerintah menghambur-hamburkan banyak uang di berbagai sektor yang belum tentu untuk kepentingan rakyat.
Tiyo mengklaim program MBG tidak berpihak kepada rakyat karena sejak digulirkan, MBG telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh UUD.
“Bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan,” ucap mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu.
Mengenai teror penculikan dan pembunuhan yang diterimanya, Tiyo menganggapnya sebagai alarm bagi demokrasi Indonesia.
Ketua BEM itu menyampaikan tidak hanya dia saja yang mendapat teror, tetapi juga orang tuanya dan hampir 30 pengurus BEM.
Meski demikian, Tiyo mengatakan berbagai teror pembunuhan itu tidak membuat dia dan kawan-kawannya takut.
“Seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan," katanya menegaskan.
Dia menyebut berbagai lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Bantuan Hukum, hingga kampus UGM mengulurkan tangan untuk membantu.
“Ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BEM UGM tidak sendiri. Silakan teror saya sebesar apa pun selama itu tidak membunuh saya lahir dan batin, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.
Dia kemudian mengucapkan “terima kasih” kepada para peneror karena telah membuatnya lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Sebelumnya, Tiyo mendapat teror melalui aplikasi Whatsapp dari nomor asing. Pesan tersebut terus-menerus masuk, berisi: “Agen asing”, “Culik mau?”, “Jangan cari panggung jadi tongkosong”, “Cari dosamu entr”, “Banci”, dan “Jangan cari panggung loe ya jual narasi sampah”.
Pesan itu masuk dari nomor yang sama, tetapi dikirim dalam waktu yang berbeda-beda. Pertama kali teror itu diterima Tiyo pada hari Senin (9/2/2026). Ada sekitar enam nomor asing yang terus menghubunginya, tetapi tidak ditanggapi.
Tidak hanya teror pesan, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu juga dikuntit oleh dua orang tidak dikenal dan difoto dari kejauhan. Dua penguntit bertubuh tegap itu hilang ketika dikejar.
Jogja Police Watch (JPW) menilai teror dan intimidasi terhadap seseorang yang mengkritik pemerintah merupakan ancaman serius dalam perjalanan demokrasi saat ini.
“Hingga kini pihak kepolisian dalam hal ini Polda DIY terkesan memilih diam terhadap teror yang dialami oleh Ketua BEM UGM tersebut,” kata Kadiv Humas JPW Baharuddin Kamba, Kamis, (19/2/2026), dikutip dari Tribun Jogja.
JPW menduga teror yang dialami oleh Ketua BEM UGM itu ada kaitannya dengan mengkritisi kebijakan pemerintah mulai dari MBG, kemudian berkirim surat ke UNICEF atas tragedi siswa SD di NTT yang mengakhiri hidupnya karena persoalan ketidakmampuan orangtuanya secara ekonomi untuk membelikan pensil dan buku.
“Teror yang dialami oleh Ketua BEM UGM mengingatkan kita semua khususnya kalangan aktivis pada masa orde baru apalagi ada ancaman 'Culik Mau?' Jelas itu merupakan ancaman serius yang harus diusut oleh pihak kepolisian,” kata Bahar.
Menurutnya suara-suara kritis dari para aktivis seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan di sana-sini terhadap kebijakan saat ini seperti program MBG yang dipaksa menggerus anggaran dari sektor pendidikan.
JPW berharap teror terhadap sejumlah aktivis termasuk aktivis yang saat ini masih menjadi tahanan politik (tapol) untuk tetap semangat dan tidak takut jadi aktivis karena pembungkaman terhadap aktivis termasuk teror dan memproses hukum hanyalah cara pengecut dari orang yang tidak bertanggung jawab.
Tiyo Ardianto juga menantang debat Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, sebuah forum diskusi yang membahas isu-isu kebangsaan secara terbuka.
Dalam kesempatan itu, Tiyo menegaskan bahwa dirinya lebih memilih berbicara langsung kepada presiden tanpa melalui perantara.
Ia menilai tidak semua orang yang berada di lingkar kekuasaan dapat dipercaya untuk menyampaikan realitas di lapangan secara utuh.
Menurutnya, ada jarak antara laporan administratif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia menyatakan tidak tertarik pada pertemuan tertutup dengan kepala negara.
Sebagai gantinya, Tiyo menantang agar dialog dilakukan secara terbuka di kampus UGM.
Ia ingin mahasiswa diberi ruang untuk berdiskusi dan berdebat langsung dengan presiden mengenai data serta kebijakan yang diyakini pemerintah.
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tegasnya.
Baginya, forum terbuka lebih mencerminkan transparansi dan memberikan kesempatan kepada publik khususnya mahasiswa untuk menguji klaim serta narasi resmi yang beredar.
Tiyo juga menyoroti pendekatan pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu bergantung pada angka dan laporan administratif. Ia menekankan bahwa kondisi masyarakat tidak bisa direduksi sekadar menjadi statistik.
Dalam pandangannya, realitas sosial harus dilihat secara langsung dengan menemui masyarakat, bukan hanya melalui laporan tertulis yang telah disaring dan disusun.
Narasi bahwa Indonesia berada dalam kondisi baik-baik saja, menurutnya, perlu diuji melalui kondisi faktual di lapangan.
Pesan utama yang ingin ia sampaikan adalah pertanyaan reflektif kepada Presiden Prabowo mengenai sejauh mana informasi yang diterima benar-benar mencerminkan kenyataan.
Tiyo mempertanyakan sampai kapan presiden akan bergantung pada orang-orang di sekitarnya tanpa memastikan langsung kondisi masyarakat.
“Maka sesungguhnya, mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak?” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat pernyataannya, sembari menjelaskan konteks kritik yang ia maksudkan.
Pernyataan yang paling disorot publik adalah ketika Tiyo menyebut presiden dengan kata “bodoh”.
Ia mengakui bahwa pilihan diksi tersebut menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak nyaman di sebagian masyarakat.
“Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.
Permintaan maaf itu disampaikan bukan sebagai penarikan kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak bahasa yang ia gunakan dalam ruang publik.
Tiyo menegaskan bahwa kata “bodoh” tidak dimaksudkan sebagai serangan personal. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara.
“Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo.
Menurutnya, kritik tersebut lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh persoalan paling mendasar di masyarakat. (*)
