TRIBUN-VIDEO - Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan DPR.

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan kemandirian produksi kendaraan nasional.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, A Iman Sukri, menyebut langkah impor tersebut tidak sejalan dengan semangat penggunaan produk dalam negeri.

Menurutnya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai, bahkan mampu memproduksi hingga 2,5 juta unit kendaraan per tahun, termasuk pickup.

Menurut politikus dari daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka menunjukkan kebanggaannya terhadap produk dalam negeri, termasuk dengan mendorong penggunaan kendaraan produksi lokal di lingkungan pemerintahan.

"Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Kok masih ada kementerian yang mewacanakan impor kendaraan," kata Iman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Impor ini mencakup 35.000 pickup 4x4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 pickup 4x4 dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors.

DPR mengingatkan agar belanja negara memberi dampak berganda bagi ekonomi nasional dan tidak bertentangan dengan amanat UU Perindustrian No. 3 Tahun 2014.

Legislator PKB itu juga mengingatkan agar pemerintah dan BUMN lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara, terlebih di tengah tekanan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat.

"Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan tertentu dan orang tertentu," kata dia.

Iman menilai, tidak ada alasan kuat untuk melakukan impor kendaraan niaga karena ekosistem industri otomotif nasional masih sangat kuat, dengan kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saksikan LIPUTAN selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!