TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah menyusul insiden dugaan penganiayaan pelajar oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku yang menewaskan seorang anak di Tual, Kamis (19/2/2026).
Dalam pernyataannya di kawasan UII Cik Di Tiro, Minggu (22/2/2026), Tiyo menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menutup mata dan telinga atas realitas yang terjadi di masyarakat.
Ia menyebut dua peristiwa tragis, yakni kematian pelajar di Tual dan tragedi bocah SD di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai cerminan kegagalan sistem.
“Saya yakin Presiden Prabowo sampai hari ini tidak tahu bahwa ada kematian di NTT dan kematian di Tual. Yang satu dibunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan, yang satu dibunuh oleh sistem yang melanggengkan kekerasan,” ujarnya.
Ia mendesak orang-orang di lingkaran Istana untuk menyampaikan fakta lapangan secara jujur kepada Presiden. Menurutnya, keterbukaan informasi justru penting agar kebijakan negara berpihak pada rakyat.
“Kalaupun beliau marah, itu kemarahan yang lebih baik daripada kebahagiaan yang tidak menjamin keberpihakan pada rakyat,” tambahnya.
Baca juga: Ungkit Kasus Brimob Tewaskan Siswa di Tual Maluku, BEM UGM Enggan Laporan Aksi Teror ke Polisi
Tiyo juga mempertanyakan efektivitas Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dinilai belum menghadirkan perubahan signifikan. Ia menilai komisi tersebut belum mampu mendorong reformasi struktural di tubuh kepolisian.
“Ini kritik kami tidak hanya kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, tapi juga Presiden yang memerintahkan supaya komisi ini bekerja. Ternyata Presiden hanya memerintahkan komisi ini untuk bekerja, tapi tidak menjamin bahwa kerjaan mereka akan diakomodasi menjadi kebijakan,” tegasnya.
Kritik ini mencuat di tengah sorotan publik atas dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob berinisial Bripda MS terhadap siswa berinisial AT (14) di Maluku.
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan proses hukum berjalan.
Baca juga: Mahfud MD Geram: Tragedi Siswa NTT Akhiri Hidup Tamparan Keras bagi Negara
Selain kasus di Tual, Tiyo kembali menyinggung tragedi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ngada, yang menimpa Yohanes Bastian Roja (10).
Bocah tersebut ditemukan meninggal dunia dan diduga mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan.
Sebelum kejadian, korban disebut sempat meminta uang kepada ibunya, Maria Goreti Te’a, untuk membeli buku dan pena, namun belum dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi.
Menurut Tiyo, peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pemenuhan hak pendidikan anak.
Sebelumnya, Tiyo juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan pendidikan.
Dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, ia menyoroti besarnya anggaran program tersebut dan menyebut adanya “inkompetensi laten” dalam tata kelola kebijakan.
BEM UGM bahkan telah menyurati UNICEF untuk mendorong evaluasi kebijakan yang dinilai berdampak pada hak anak.
Sebagai langkah lanjutan, Tiyo menantang Presiden Prabowo untuk hadir dalam debat terbuka di kampus UGM guna membahas data dan kebijakan secara langsung di hadapan mahasiswa.
“Silakan datang ke UGM. Kita siapkan forum terbuka. Mahasiswa akan mendebat data yang Bapak yakini,” ujarnya.
Meski pernyataannya menuai pro dan kontra serta berujung intimidasi terhadap dirinya dan pengurus BEM, Tiyo menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan perlindungan anak.
