TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Longsor yang menggerus Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, kian mengkhawatirkan.

Longgor tersebut membuat akses jalan penghubung Unggaran - Mranggen terputus. Selain itu, lahan pertanian yang digarap warga juga turut ambles. Longsor juga sudah merembet ke lahan milik warga setempat.

Warga RT 4 RW 3, Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Rendi Kusumawardana mengatakan, longsor sebenarnya sudah terjadi sejak 2022. 

Kondisi semakin parah saat longsor terjadi pada Kamis (12/2/2026). Kemudian )ongsor susulan kembali terjadi pada Senin (16/2/2026). 

Kini, jarak rumahnya ke titik longsor sekira 25 meter. Ia pun khawatir longsor kian melebar jika tidak segera dilakukan penanganan. 

"Rumah saya jarak ke titik longsor paling 25 meter. Tapi, ada retakan di belakang rumah, itu jaraknya bahkan 10 meteran," ungkap Rendi, saat ditemui di rumahnya, Senin (23/2/2026). 

Kondisi ini membuat kekhawatiran mengingat jarak longsor kian dekat dengan rumahnya. Menurutnya, longsor di area tersebut sudah terjadi sejak 2022. Pada saat itu, tidak ada penanganan. Karena akses kian membahayakan, akhirnya jalur penghubung itu pun ditutup. 

"Dari 2022 nggak ada penanganan. Seharusnya, paling nggak ada penanaman pohon atau apa. Andaikata saat itu ada tindakan, tidak mungkin seperti ini," ujarnya. 

Melihat kondisi longsor saat ini, dia menilai, sudah parah dan sulit untuk diperbaiki. Sementara ini, warga diimbau untuk mengungsi guna mengantisipasi potensi bahaya longsor yang bisa melebar. 

"Kalau ngungsi, mau ngungsi kemana?," ucapnya. 

Dia berharap, ada upaya jangka panjang yang setidaknya bisa memberikan ketenangan bagi warga. 

"Ditanami pohon yang sekiranya tidak laku dijual biar tidak ada penebangan," jelasnya. 

Tak hanya dirasakan Rendi, Warga RT 5 RW 3 Bandungan, Desa Kalongan, Suryati juga terdampak longsor tersebut. Kejadian itu telah meluluhlantahkan tanamanya. 

"Itu bhkan tanah saya. Tanah itu saya garap, sekarang longsor. Luasnya sekitar setengah hektare. Ini tinggal sedikit, sebagian besar sudah longsor," ujar Suryati.

Dia menjelaskan, longsor sebenarnya sudah pernah terjadi sekitar empat tahun lalu. Namun, longsor tahun ini disebutnya jauh lebih parah. Akibat longsor tersebut, akses jalan yang biasa digunakan warga pun terdampak.
"Empat tahun lalu sudah longsor, tapi tahun ini luwih parah. Warga selama ini muter kampung lewat gang kecil. Dulu jalannya masih ada, tapi sekarang sudah membahayakan,” katanya.

Baca juga: Lengkap Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Maret 2026

Menurut Suryati, warga sebenarnya sudah melaporkan kondisi tersebut. Namun hingga kini belum bisa diperbaiki. Dampaknya, lahan pertanian warga banyak yang habis terseret longsor.

"Warga sudah lapor, tapi tidak bisa diperbaiki. Tanah yang digarap warga habis semua," ungkapnya.

Kerugian yang dialami akibat longsor tersebut ditaksir mencapai jutaan rupiah. Ribuan pohon yang ditanam rusak tertimbun longsoran tanah.

"Kalau dihitung-hitung rugi jutaan. Dari bawah sampai atas pohonnya habis semua, ribuan pohon. Biasanya, pohung (singkong) dapat hasil 25 sampai 30 bagor, sekarang habis," sebutnya.

Tak hanya tanaman singkong, dia menyebut tanaman pisang yang sudah mendekati masa panen ikut terdampak longsor. Kini, dirinya pun sedikit was-was jika hendak menuju ladang. 

"Anak saya juga melarang saya. Jangan ke alas dulu karena jalannya sudah tidak bisa dilewati," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan mengatakan, hasil asesmen awal renxanana akan dipasang LEWS (Landslide Early Warning System) atau alat pendeteksi tanah gerak. 

"Kurang lebih 15 skenario pasang LEWS. Pendataan warga terdampak ke depan seperti apa kami koordinasi dengan DPU untuk langkah-langkah keamanan dan tindakan, koordinasi Pemprov, BPBD Jateng," jelasnya. 

Alex menjelaskan, secara teknis ada aliran sungai dibawahnya sehingga ada pergerakan tanah di sana. 

Disinggung terkait wacana relokasi warga, dia menyebut, hal itu masuk dalam skenario tapi belum menjadi utama. 

"Kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi," tambahnya. (eyf)