TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo mengaku tidak khawatir isu opsen PKB bakal menggerus citra kinerja satu tahun pasangan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. 

Ia menilai, isu opsen PKB yang ramai di masyarakat dan dikritik oleh publik menjadi semacam masukan bagi Pemprov Jateng.

"Kami optimis tidak menggerus (citra kinerja 1 tahun) karena Pak Gubernur dan Pak Wagub sering menyampaikan bekerja itu lillahi taala, apapun Kritik itu sebagai bensin pembangunan," katanya kepada Tribun selepas acara diskusi 1 Tahun Lutfi-Yasun di Gedung A kantor Gubernur Jateng, Senin (23/2/2026) sore. 

Menurut Zulkifli, isu kenaikan opsen PKB yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat terjadi karena adanya miskomunikasi. Ia menyebut, sebenarnya Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kenaikan pajak opsen paling rendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Baca juga: Pemkab Jepara Efisiensi Belanja Daerah Rp 41,34 M Guna Menopang Pembangunan Infrastruktur

Baca juga: Dukung Transformasi Digital Jawa Tengah, DATA UTAMA NET Hadirkan DEDICATED INTERNET 1:1 dan BOD

Baca juga: Bukan April, Pemprov Jateng Terapkan Diskon Opsen Pajak Kendaraan Mulai Hari Ini, Ada 4 Poin

Sebelum Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diterapkan, tarif PKB Jawa Tengah terendah di antara tarif yang provinsi lain-lain yakni kenaikan di angka 1,50 persen.

Sementara, Jawa Barat 1,75 persen, dan Jatim di atas 1,75 , DKI Jakarta di angka 2 persen.

Selepas diterapkan, Jawa Tengah itu 1,74 persen, Jawa Barat sebesar 1,86 % , Jawa Timur itu 1,99 % , DKI Jakarta sampai 2,06 persen.

"Pembayaran di Jawa Timur dan Jawa Barat jauh lebih rendah karena menerapkan diskon, Jawa Tengah tidak menerapkan diskon," terangnya. 

Ia mengungkap, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam kebijakan opsen ini juga hanya menjalankan kebijakan.

Sebab, kebijakan ini sudah ditetapkan di dalam Perda tahun 2023 atau saat Luthfi belum jadi Gubernur.

"Kebetulan penerapannya ada di awal 2025. Jadi Gubernur yang sekarang ini adalah menjalankan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan," ujarnya. 

Kreatif Cari Pendapatan Lain 

Zulkifli mengungkap, kritikan lainnya yang diterima adalah kurang kreatifnya Pemerintah Provinsi dalam mencari sumber pendapatan lain.

Ia mengakui, masukan tersebut sangat berharga sehingga pihaknya kini masih melakukan upaya mencari pendapatan lain.

Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan berupa Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga ini untuk memperkuat basis BUMD agar bisa bergerak serentak. 

"Kami melakukan penguatan aset-aset di BUMD, aset-aset yang ada di pemerintah itu bisa optimal. Nah, ini salah satu bentuk kreativitasnya. Sekali lagi, memang secara pendapatan itu ada koridor yang harus kita jaga," bebernya. 

Wakil Ketua DPRD Jateng,Mohammad Saleh mengatakan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalan menangani isu soal isu kenaikan opsen sudah direspon dengan memberikan relaksasi atau diskon sebesar 5 persen.

Namun, ia mengakui, masih ada kurangnya komunikasi pemerintah provinsi ke masyarakat. 

"Soal PKB ini tanggung jawab bukan hanya Provinsi tapi dibagi juga dengan kabupaten kota, maksudnya pembagian hasilnya tidak hanya dinikmati provinsi tapi sharing provinsi kabupaten jadi ada kewajiban bersama utk sosialisasi ke masyarakat," paparnya. 

Namun, ia mengingatkan kepada Pemprov Jateng agar perlu peningkatan kreativitas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tidak melulu memungut pajak. 

"Hal itu bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh BUMD dan juga daerah sehingga aset-aset itu juga bisa memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah," tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah itu. 

Skema pendapatan lainnya, lanjut Saleh, pemprov Jateng bisa memanfaatkan aset-aset daerah. Aset itu ketika dimaksimalkan pemanfaatannya bisa mendongkrak pendapatan. 
"Kalau diberdayakan tentu bermanfaat bagi kita. Sehingga itu menjadi penopang salah satu pendapatan," jelasnya. 

Ia menyebut, guyuran investasi Jateng sebesar Rp 88 triliun pada 2025 tadi itu yang meningkat 28 % dibandingkan 2024, seharusnya bisa ika menyerap tenaga kerjanya lokal Jateng. "Maka dengan itu bisa mengurangi kemiskinan," katanya. 

Tak Gerus Citra Luthfi 

Pengamat Politik Undip, Nur Hidayat Sardini menilai, isu kenaikan ospen PKB yang terjadi akhir-akhir ini tidak akan menggerus citra kerja selama 1 tahun Gubernur Ahmad Luthfi. Sebaliknya, selama 1 tahun kinerja mantan Kapolda Jateng itu telah berhasil. 

"Enggak akan menggerus citra beliau (Gubernur Jateng), Alasannya banyak faktor ya, tidak semata karena faktor tunggal kan," bebernya.

Ia menyebut, kinerja 1 tahun masih terlalu dini untuk menilai kinerja menyeluruh dari seorang pemimpin. Namun, capaian kinerja 1 tahun ini akan menjadi modal dasar pasangan Lutfhi Yasin melangkah ke arah yang lebih baik. 

"Yang perlu diperbaiki adalah kekurangan di antaranya amplifikasi terhadap kinerja itu itu sangat penting," katanya. 

Ia menambahkan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng perlu memoles kinerjanya agar kerja-kerja kuantitatif yang sudah dilakukan dari berbagai program bisa diketahui publik dengan baik. 

"Ketika ini tidak dilakukan maka suatu saat ketika ada masalah yang menjadi pemantiknya akan berisiko terhadap dukungan publik," tambahnya. (Iwn)