TRIBUNKALTIM.CO - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026).
Demonstrasi yang telah berlangsung sejak siang hari itu menjadi momentum evaluasi satu tahun kepemimpinan gubernur bersama Seno Aji dan sempat diwarnai ketegangan sebelum akhirnya berujung dialog terbuka.
Sejak siang, massa mahasiswa mulai berdatangan secara bergelombang ke kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Mereka membawa bendera organisasi, spanduk bernada kritik, serta pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.
Baca juga: Disorot soal Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Rudy Masud: Jangan Saya Disuruh Pakai Kijang
Atribut demonstrasi dibentangkan di sepanjang pagar dan pintu gerbang.
Orasi bergantian pun menggema, menyoroti sejumlah janji politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi, terutama program Gratispol.
Koordinator aksi, Angga, menegaskan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami mengadakan aksi ini untuk menuntut janji-janji kampanye Rudy Mas’ud. Sampai sekarang program Gratispol yang dulu digembar-gemborkan belum ada bukti nyata yang dirasakan luas oleh mahasiswa,” ujarnya dari atas mobil komando.
Ia juga menyebut mahasiswa akan terus mengawal realisasi program prioritas pemerintah daerah.
“Jangan sampai program ini hanya kuat di narasi, tapi lemah di implementasi. Kami akan terus mengawasi,” tegasnya.
Situasi mulai memanas ketika massa yang telah berorasi cukup lama tidak kunjung ditemui pimpinan daerah.
Setelah sekitar satu jam, sebagian mahasiswa menggoyang pagar gerbang hingga beberapa berhasil merangsek masuk.
Aparat dari Satpol PP dan kepolisian segera membentuk barikade menggunakan tameng dan rotan untuk menahan laju massa.
Aksi saling dorong sempat terjadi, meski masih dalam batas terkendali.
Ketegangan meningkat ketika demonstran membakar ban bekas di tengah Jalan Gajah Mada Samarinda.
Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menutup jalur kiri jalan.
Polisi pun melakukan pengalihan arus untuk menghindari kemacetan panjang.
Di tengah situasi tersebut, mahasiswa juga melontarkan kritik keras, termasuk menyematkan julukan “Raja Waluh” kepada gubernur sebagai bentuk sindiran politik.
Ketegangan akhirnya mereda setelah Rudy Mas’ud turun langsung menemui massa dengan pengawalan ajudan.
Para mahasiswa kemudian diarahkan duduk bersila di halaman kantor untuk berdiskusi terbuka.
Dalam dialog itu, Rudy menegaskan pemerintah provinsi tidak menutup diri terhadap kritik.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung aspirasi adik-adik semua. Pemerintah tidak anti kritik, justru ini bagian dari demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan program Gratispol telah berjalan dan menjangkau puluhan ribu mahasiswa di Kalimantan Timur.
“Tahun 2025, di saat kami masuk di pertengahan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan oleh Gratispol sebanyak 24 ribu mahasiswa. Di tahun 2026 meningkat menjadi 158.981 mahasiswa,” jelas Rudy.
Menurutnya, seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan tersebut. Namun ia mengakui ada keterbatasan fiskal.
“APBD kita turun sekitar Rp6 triliun. Meski begitu, kami tetap memprioritaskan pendidikan. Tapi memang tidak bisa semua disamaratakan,” katanya.
Rudy mencontohkan perbedaan biaya kuliah antar fakultas.
“Fakultas Ekonomi atau Fisip mungkin UKT-nya di bawah Rp5 juta, tapi kedokteran bisa sampai Rp25 juta. Untuk kedokteran, provinsi saat ini maksimal menanggung Rp15 juta karena ada aturan dari Kemendagri,” terangnya.
Ia juga menegaskan program tersebut bersifat pilihan.
“Saya tidak bisa memaksakan adik-adik ikut Gratispol. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas anggarannya sudah kami siapkan,” tegasnya.
Dalam dialog, mahasiswa turut menyinggung sejumlah isu lain, mulai dari transparansi anggaran, dugaan pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar, kerusakan ekologis, hingga pemerataan pembangunan jalan.
Menanggapi hal itu, Rudy menyebut pengawasan terhadap pemerintah berjalan berlapis.
“Semua transparan. Kami diawasi oleh BPK dan DPRD. Silakan masyarakat mengakses melalui web Sakti maupun kanal Lapor,” katanya.
Terkait pembangunan jalan, ia menyinggung tantangan wilayah tertentu.
“Kutai Barat itu banyak ruas berstatus jalan nasional. Kalau kami paksakan, bisa jadi temuan. Tapi yang bisa kami kerjakan, seperti Tering–Ujoh Bilang sepanjang 23 kilometer, sudah selesai,” ujarnya.
Usai dialog, perwakilan Aliansi GERAM menyerahkan tuntutan tertulis kepada gubernur. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal komitmen pemerintah.
“Jangan sampai hanya tanda tangan di atas kertas tanpa realisasi. Kami akan kembali jika tidak ada progres,” kata Angga.
Menjelang sore, massa mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Aparat kepolisian tetap berjaga hingga situasi di sekitar kantor gubernur benar-benar kondusif.
Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol, kini memasuki tahun kedua pelaksanaan.
Meski menjadi harapan besar bagi mahasiswa di Benua Etam, bantuan biaya pendidikan ini tetap menghadapi tantangan berupa tekanan fiskal daerah dan batasan regulasi dari pemerintah pusat.
Kendala tersebut menjadi alasan penetapan batas maksimal bantuan pendidikan untuk jenjang S1 hingga S3.
Namun demikian, Pemprov Kaltim memastikan skema bantuan tetap bersifat gratis dan tidak membebani mahasiswa dengan persyaratan yang rumit.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bantuan akan terus disalurkan selama mahasiswa berstatus aktif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, tanpa membedakan program studi.
“Mau jurusan apa saja, tetap kita bayarkan. Yang penting dia kuliah dan memenuhi syarat,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Saat ini, bantuan untuk jenjang S1 dipatok maksimal Rp5 juta. Kebijakan tersebut tidak lepas dari tekanan anggaran daerah.
Tahun ini, dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemprov Kaltim mengalami pemangkasan hingga Rp6 triliun sehingga rata-rata perangkat daerah harus melakukan efisiensi sampai separuh anggaran.
Meski begitu, Dasmiah menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang diproteksi pimpinan daerah.
“Hanya Gratispol yang tidak dipangkas oleh Pak Gubernur. Fokus beliau memang pendidikan,” tuturnya.
Selain faktor keuangan, ruang gerak pemerintah daerah juga dibatasi regulasi pusat.
Secara aturan, pendidikan gratis penuh memiliki dasar hukum kuat di wilayah otonomi khusus seperti Papua.
Sementara itu, kewenangan langsung pemerintah provinsi pada dasarnya hanya mencakup jenjang SMA dan SMK, sedangkan perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meski bantuan S1 dibatasi Rp5 juta, Dasmiah mengklaim angka tersebut mampu menutup sekitar 85 persen nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Kaltim.
Bahkan di beberapa perguruan tinggi di Samarinda, rata-rata UKT tertinggi berkisar Rp3,5 juta sehingga bantuan dapat menutup penuh biaya kuliah.
Untuk jenjang S2 dan S3, alokasi bantuan lebih besar, yakni hingga Rp12 juta per mahasiswa agar biaya pendidikan dapat tercover sepenuhnya. Program ini juga ditegaskan tidak membedakan status ekonomi penerima.
Terkait kewajiban pelaporan IPK dan bukti keaktifan kuliah, Dasmiah menyebut hal tersebut hanya sebagai instrumen evaluasi.
Jika terjadi penurunan prestasi akademik, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menelusuri kendala mahasiswa, tanpa serta-merta menghentikan bantuan.
“Kita panggil kampus, mencari tahu apa yang menyebabkan anak-anak jadi turun, tapi Gratispol tetap dikasih juga,” tegasnya.
Berdasarkan data Biro Kesra Kaltim, pada tahun perkuliahan 2025–2026 sebanyak 21.903 mahasiswa baru telah mendapatkan pembebasan UKT semester pertama.
Mereka berasal dari 53 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan total anggaran mencapai Rp105.352.330.327.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan perluasan cakupan Gratispol hingga menjangkau 124 ribu mahasiswa.
(Tribun Kaltim ray/gre)
