SRIPOKU.COM - Selebgram Bima Yudho menarik perhatian publik lewat akun Instagram-nya, Awbimax, dengan membahas perkiraan biaya pendidikan suami Tyas yang dibiayai oleh beasiswa LPDP.

Unggahan ini muncul bersamaan dengan viralnya pernyataan kontroversial alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang menyebut tidak ingin anak-anaknya menjadi warga negara Indonesia.

Dalam unggahannya, Bima menjelaskan bagaimana total dana yang dikeluarkan rakyat Indonesia untuk pendidikan seorang penerima beasiswa, mulai dari jenjang master hingga program doktoral.

Ia menyoroti studi suami Tyas, Arya Pamungkas Iwantoro, yang menempuh pendidikan master di Belanda antara 2014–2016, kemudian melanjutkan program PhD hingga 2022.

Bima memperkirakan, selama rentang pendidikan tersebut, total biaya yang dikeluarkan termasuk biaya kuliah, tunjangan hidup, asuransi kesehatan, biaya penelitian, hingga tiket pesawat internasional, mencapai sekitar Rp3,6 miliar hanya untuk satu orang, belum termasuk keluarga.

"Buat para rakyat Indonesia yang masih penasaran berapa sih total funding yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan pemerintah ya, tapi rakyat yang sudah membayar pajak, untuk satu orang kuliah dari S2 sampai S3," tulis Bima.

"Berikut total LPDP funding yang sudah dikeluarkan oleh rakyat Indonesia untuk Arya Pamungkas Iwantoro dan sekeluarga. Tapi ini gue ngitungnya Arya Pamungkasnya aja ya. Belum living allowance istri dan anak-anaknya, gue enggak tahu. Ini cuma satu orang aja. Sekitar 182 ribuan untuk satu orang selama dia kuliah master sampai PhD. Mantep? mantep. Semangat terus buat para rakyat Indonesia."

Kontroversi muncul ketika video DS menjadi viral di media sosial. 

Dalam video tersebut, alumni LPDP ini mengatakan ketidakmauannya sang anak menjadi WNI.

"Cukup saya aja yang WNI, anak-anak saya jangan."
Pernyataan ini menimbulkan kritik luas karena dianggap meremehkan kewarganegaraan Indonesia.

Baca juga: Sindiran Menkeu Purbaya, Blacklist Alumni LPDP yang Sebut Tak Mau Anaknya Jadi WNI: Pasti Menyesal

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan sanksi tegas dengan menempatkan DS dalam daftar hitam pemerintah.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk, nanti akan kalian liat blacklistnya seperti apa, jadi jangan menghina negara anda sendiri," ujar Purbaya.

Purbaya menekankan bahwa sikap DS bertentangan dengan komitmen penerima beasiswa negara dan bisa berdampak panjang pada karier alumni LPDP.

"Kan teman-teman banyak yang ngeledekin Indonesia jelek, termasuk yang kemarin tuh. Yang dia bilang anaknya jangan menjadi warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget."

DS dilaporkan telah berkomunikasi dengan Direktur Utama LPDP dan menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya.

Menteri Keuangan juga menegaskan pentingnya menjaga etika bagi penerima beasiswa.

"Saya harapkan kedepan, temen-temen yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau enggak senang enggak senang tapi jangan menghina-hina negara lah, jangan begitu. Itu uang dari pajak dan dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Kalau enggak patriotis enggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh."

Polemik ini memicu perhatian publik luas.

Warganet menelusuri rekam jejak digital DS, termasuk unggahan lama yang menyinggung latar belakang keluarga dan fasilitas yang diduga terkait mertua yang merupakan mantan pejabat kementerian.

Kasus ini memunculkan diskusi mengenai tanggung jawab moral, etika, dan integritas penerima dana publik, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga citra Indonesia di mata publik.