TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 kini tengah menjadi sorotan hangat.
Pengetatan ruang fiskal ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim, yang selama ini menjadi "jembatan" bagi kebutuhan mendesak masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Makmur HAPK, angkat bicara mengenai kondisi tersebut.
Ia menilai, penyempitan ruang anggaran ini berpotensi membuat aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) semakin sulit terakomodasi.
Makmur menegaskan bahwa Pokir bukanlah sekadar jatah bagi anggota legislatif, melainkan instrumen vital untuk memperjuangkan kebutuhan mendasar warga.
Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud: Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Rp 8,5 M Sudah Sesuai Mekanisme
Melalui jalur ini, pembangunan yang tidak tersentuh program utama pemerintah bisa diintervensi.
Efisiensi anggaran tentu berdampak pada Pokir. Padahal, itu salah satu jalur aspirasi masyarakat agar kebutuhan di dapil bisa masuk program pembangunan.
"Kalau ruangnya menyempit, masyarakatlah yang merasakan dampaknya langsung," ujar politikus Gerindra tersebut, Senin (23/2/2026).
Di dapilnya sendiri, Makmur mencontohkan masih banyak warga yang mendambakan konektivitas jalan yang layak, layanan air bersih, aliran listrik yang merata, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mumpuni.
Menurutnya, jika alokasi Pokir dipangkas atas nama efisiensi, maka intervensi pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus akan berkurang secara signifikan.
Baca juga: DPRD Kaltim Apresiasi Perbaikan Permanen Jalan Longsor KM 28 Batuah Kukar oleh BBPJN
Dia tegaskan, pokir itu aspirasi dari bawah, mulai tingkat desa sampai kecamatan. Kalau anggaran harus dikurangi, tentu prioritas harus dipilih.
"Tapi jangan sampai kebutuhan mendasar masyarakat terabaikan," ungkap mantan Bupati Berau dua periode ini.
Meski memahami bahwa efisiensi adalah strategi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah pada 2026, Makmur berharap Pemerintah Provinsi Kaltim tetap memprioritaskan pelayanan publik.
"Efisiensi boleh saja, tapi jangan sampai memutus jalur aspirasi masyarakat.
Legislatif dan pemerintah harus duduk bersama menentukan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga," tegasnya.
Ia berharap dalam pembahasan lanjutan APBD 2026 nanti, komunikasi antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim tetap berjalan harmonis.
Tujuannya, agar pembangunan tetap tepat sasaran meskipun daerah sedang berada dalam kondisi anggaran yang terbatas. (*)
