Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengomentari soal pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Rudy bilang, di balik harga yang mahal itu ada rupa dan juga ada kualitas.
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar jadi sorotan. Sebab pemerintah tengah giat melakukan efisiensi anggaran. Gubernur Kaltim disebut akan menggunakan kendaraan dinas jenis SUV Hybrid bermesin 3.000 cc.
Terkait hal itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud pun angkat bicara. Menurutnya, pengadaan mobil untuk kendaraan dinas Gubernur itu sudah mengikuti ketentuan pada Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasaran Kerja Pemerintah Daerah. Soal harga yang tembus miliaran, Rudy bilang ada rupa ada kualitas. Secara tak langsung maksud Rudi dengan harga segitu, tentu mobil menawarkan kualitas yang bagus.
"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," ujar Rudi dikutip detikKalimantan.
Adapun mengacu pada aturan tersebut, spesifikasi mobil untuk Gubernur memang ada dua jenis. Satu unit merupakan sedan dengan kapasitas silinder maksimal 3.000 cc dan satu unit lainnya jenis Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc.
Tak cuma itu, penggunaan mobil dengan pengadaan tembus miliaran itu kata Rudy juga menjaga marwah Kalimantan Timur di mata para tamu. Khususnya bagi tamu yang datang ke Ibu Kota Nusantara.
"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," lanjut dia.
Tak disebutkan mobil offroad apa yang dibeli untuk mobil dinas Gubernur Kaltim. Dengan spesifikasi dan harga yang disebutkan, diduga mobil yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan daftar harga di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standard dijual dengan harga Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil itu mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.
Pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. Meskipun Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
"Kondisi jalur di Kaltim sering kali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dilansir Antara.
