Kabar terkait pemugaran GMIBM Katare Poopo mencuat. Isu tersebut lantas menuai perhatian publik.

Dikabarkan, sejumlah jemaat Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mendesak pertemuan terbuka dengan Badan Pekerja Sinode (BPS) terkait pemugaran gereja.

Belakangan kegiatan pemugaran gereja dipertanyakan sejumlah jemaat GMIBM Katare Poopo karena pengelolaan anggaran dinilai tak transparan.

Persoalan yang telah bergulir hingga ke tingkat Sinode itu belum juga menemukan titik terang.

Beberapa jemaat mempertanyakan adanya dugaan selisih signifikan antara nilai kontrak awal pembangunan gereja dan realisasi anggaran di lapangan. 

Mereka juga menyoroti sejumlah item belanja yang dinilai tidak wajar.

“Sampai sekarang masalah ini belum selesai. Badan pekerja wilayah tidak mampu menyelesaikan, dan meski sudah sampai ke Sinode, kami belum pernah dipertemukan secara resmi untuk membahasnya,” ucap Veri Momongan, salah satu jemaat gereja Katare Poopo, Senin (23/02/2026).

Veri menyebut, jemaat telah mengantongi data yang menunjukkan adanya perbedaan angka yang cukup besar.

Ia menegaskan, apa yang disampaikan bukanlah tudingan sepihak, melainkan permintaan klarifikasi.

“Apa susahnya dijelaskan saja ke jemaat soal adanya selisih antara nilai kontrak awal dengan realisasi dana? Kami sudah pegang buktinya, dan selisihnya sangat besar,” tambahnya.

Lanjut Veri menyebut, ada sejumlah temuan lain yang dianggap serius dalam proses pembangunan gereja. 

Karena itu, jemaat meminta klarifikasi langsung dari Ketua Badan Pekerja Gereja (BPG), Pdt Witlem Pandelaki, dengan difasilitasi oleh Pengurus Sinode.

“Kami tidak menuduh ada penyelewengan. Tapi ada hal-hal yang menurut kami fatal dan perlu dijelaskan. Kami sudah pegang datanya. Kami hanya minta Pdt Witlem duduk bersama kami, disaksikan langsung oleh Pengurus Sinode, untuk memberikan penjelasan dan mencocokkan data yang kami temukan,” tegas Veri.

Veri menambahkan, sebagai jemaat yang turut memberikan kontribusi dana dan dukungan dalam pembangunan, mereka memiliki hak untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran. 

Apalagi, dalam keputusan rapat sebelumnya disebutkan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus diketahui jemaat secara berkala sebagai bentuk kontrol bersama.

“Kami punya andil dalam pembangunan ini, baik dari segi dana maupun tenaga. Jadi wajar kalau kami bertanya. Kalau memang tidak ada masalah, mari buka semua rincian anggaran belanja. Supaya jelas apakah dana jemaat sudah tepat sasaran atau tidak,” ucapnya.

Veri juga menjelaskan alasan mengapa jemaat akhirnya memilih menyampaikan persoalan ini ke media.

Menurutnya, upaya komunikasi internal belum membuahkan hasil.

“Kenapa kami sampai berani bersuara di media, karena sampai hari ini belum ada jawaban yang kami dapatkan. Pendeta juga tidak memberikan jawaban terhadap yang kami pertanyakan. Dan tentu harapan kami tinggal Sinode. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini Sinode bisa memberi ruang kepada kami dan Pendeta untuk duduk bersama,” ucapnya.

Kondisi yang berlarut-larut itu, kata dia, mulai berdampak pada hubungan sosial di desa.

Pro dan kontra di antara jemaat mulai muncul, bahkan berpotensi memicu perpecahan yang lebih luas jika tidak segera ditangani.

“Perpecahan itu sudah mulai ada. Ini yang kami khawatirkan. Jangan sampai masalah ini dibiarkan tanpa kejelasan,” tambahnya.

Jemaat pun mendesak Sinode Bolaang Mongondow Raya segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan beberapa waktu lalu, demi menjaga nama baik gereja dan keutuhan jemaat.

“Tentu ini jadi pembelajaran bagi kita semua, baik Pendeta maupun jemaat. Demi nama baik kita bersama. Kalau laporan kami cepat ditanggapi, mudah-mudahan ada titik terang,” tutup Veri.

Sementara itu pihak Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM Katare Poopo maupun Badan Pekerja Sinode belum memberikan keterangan resmi.

Baca juga: Daftar Majelis Jemaat GMIBM Imanuel Sinsingon Periode Pelayanan 2025-2030, Kolom 1-17 dan BIPRA