TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar gembira untuk warga yang mendambakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk warga Sulawesi Utara.

Sebab kemungkinan besar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka penerimaan CPNS 2026.

Hal tersebut baru saja diungkapkan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.

Baca juga: Daftar Sekolah Kedinasan Baru yang Dibuka 2026, Kuliah Gratis Lulus Langsung Jadi CPNS

Sebabnya, lantaran pada 2025 ada sebanyak 160.000 aparatur sipil negara (ASN) sudah purnatugas alias pensiun.

Sehingga peluang untuk penggantian sangat terbuka lebar.

Rini membuka sinyal peluang dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 untuk mengisi kekosongan tersebut meski belum ada pengumuman resmi.

"Kami kan sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS)," kata Rini saat ditemui di Kantor KemenpanRB, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Rini mengaku belum mengetahui kapan proses seleksi CPNS 2026 dibuka.

Sebab, seleksi CPNS membutuhkan waktu yang panjang karena ada sejumlah tahapan perhitungan anggarannya.

"Prosesnya sangat panjang ya, kesiapan anggarannya, misalnya 160.000 tapi anggarannya belum bisa seluruhnya kita isi, misalnya gitu," tutur dia.

Sehingga tak ada salahnya untuk mempersiapkan diri, termasuk berkas dan kelengkapan lain.

Supaya jika pendaftaran dibuka, tinggal ikut saja tanpa harus sibuk lagi persiapkan berkas.

Siapa saja bisa mendaftarkan diri menjadi CPNS selama bisa melewati syarat dan ketentuan yang berlaku.

Taruh perhatian ke lulusan baru 

Terlepas dari itu, Rini mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada lulusan baru yang ingin bergabung menjadi ASN.

"Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB masih meminta setiap kementerian dan lembaga memetakan kebutuhan, termasuk kompetensi yang dibutuhkan di setiap instansi.

"Yang paling penting itu kompetensinya. Harus disesuaikan dengan strategi kementerian dan program prioritas presiden," kata dia. (KOMPAS)