Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM.JAYAPURA – Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang memilih menaikkan jembatan dan badan jalan di kawasan Entrop sebagai solusi banjir menuai kritik tajam.

Praktisi teknik sipil, Ir Yan Ukago, menilai langkah tersebut terlalu pragmatis dan berpotensi memperparah genangan di kawasan permukiman sekitar.

Ukago bukan nama asing di dunia konstruksi Papua.

Ia terlibat dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis seperti Auditorium Universitas Cenderawasih, Hotel Aston Jayapura Hotel dan Convention Center, Kantor Wali Kota Jayapura, hingga GOR Waringin.

Ia juga pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah periode 2022–2025.

Menurutnya, solusi meninggikan lahan atau jalan saat banjir adalah cara berpikir instan yang justru memindahkan masalah.

Baca juga: Pada Forum Ruang Publik, Wawali Jayapura Dihujani Aspirasi Renovasi Rumah dan Banjir

“Air memiliki sifat alamiah. Jika ruangnya dipersempit atau diisi benda lain, ia akan mencari ruang baru. Kalau tidak bisa ke samping, ia akan naik ke atas. Jadi ketika satu area ditinggikan, volume air akan berpindah ke area tetangga,” ujarnya.

Hukum Alam yang Diabaikan?

Ukago menjelaskan, ketika badan jalan atau jembatan ditinggikan, ruang yang sebelumnya ditempati air saat banjir menjadi berkurang. Akibatnya, air akan mengalir atau terdorong ke halaman rumah warga di sekitarnya.

Dampaknya bukan mengurangi banjir, melainkan meningkatkan tinggi muka air. Jika sebelumnya genangan hanya setinggi lutut, setelah peninggian jalan bisa saja menjadi lebih tinggi.

“Ini bukan salah jalan yang tinggi. Ini hukum alam,” tegasnya kepadan tribun-papua.com melalu pesan pribadinya, Selasa, (24/02/2025).

Ia menambahkan, praktik timbun lahan rumah secara individual juga berkontribusi pada kenaikan muka air di kawasan permukiman padat. “Selamatkan diri sendiri, tapi tenggelamkan tetangga,” kritiknya.

Khusus Jembatan Entrop, Ukago mengungkapkan bahwa infrastruktur tersebut dirancang pada era kolonial Belanda dengan lebar sungai sekitar tujuh meter.

Saat itu, kawasan Jaya Asri masih berupa hutan, bukan permukiman padat seperti sekarang.

Perubahan tata guna lahan (land use) membuat daya resap tanah menurun drastis.

Ketika hujan lebat, limpasan permukaan meningkat signifikan dan masuk ke Kali Entrop, ditambah aliran dari kawasan SMA 4.

“Volume air bisa meningkat sampai 200 persen dibanding asumsi awal desain,” jelas alumni S2 ITB Bandung tahun 2000 itu.

Akibatnya, debit air melampaui kapasitas sungai dan meluap hingga ke atas jembatan.

Kajian Teknis yang Dipertanyakan

Ukago mempertanyakan pilihan Pemkot Jayapura yang lebih fokus menaikkan jembatan. Berdasarkan perhitungan hidrologi dengan rumus rasional (Q = 0,278 C I A), ia menyebut lebar ideal Kali Entrop agar tidak meluap seharusnya mencapai 12 meter dengan kedalaman eksisting.

Artinya, dari lebar saat ini sekitar tujuh meter, diperlukan pelebaran hingga lima meter tambahan.

Namun opsi tersebut tidak mudah. Pelebaran sungai berarti pembongkaran rumah warga di bantaran kali, termasuk bangunan di belakang pusat perbelanjaan PTC.

“Apakah pemerintah kota berani mengambil langkah itu?” tanyanya kritis.

Alternatif lain seperti pendalaman sungai dinilai tidak efektif karena kemiringan dasar sungai relatif kecil.

Opsi realistis yang tersisa, menurutnya, hanyalah pembersihan sampah dan normalisasi terbatas  namun itu pun tidak cukup jika debit air terus meningkat akibat alih fungsi lahan.

Baca juga: Harga Bawang di Kota Jayapura Jelang Natal: Pasar Youtefa Terpantau Stabil

Lebih jauh, Ukago menyoroti lemahnya kajian komprehensif sebelum proyek dijalankan.

Ia menilai pemerintah daerah seharusnya melibatkan konsultan spesialis hidrologi dan sumber daya air, bukan sekadar konsultan konstruksi umum.

“Solusi banjir itu harus dikaji dari berbagai alternatif. Jangan hanya pragmatis. Jangan merasa paling tahu tanpa kajian mendalam,” katanya.

Ia bahkan mengkritik minimnya konsultan ahli air di Indonesia, yang menurutnya kalah jumlah dibanding konsultan bangunan gedung atau jalan.

 Akibatnya, kebijakan penanganan banjir kerap tidak menyentuh akar persoalan.

Persoalan banjir Entrop kini bukan sekadar soal teknis, tetapi juga menyangkut keberanian politik. Pelebaran sungai berarti relokasi warga. Tidak ada pilihan yang tanpa risiko sosial.

Namun pertanyaannya, apakah solusi jangka pendek dengan menaikkan jembatan akan menjadi jawaban, atau justru menciptakan persoalan baru di kemudian hari?

Banjir, seperti diingatkan Ukago, bukan sekadar air yang meluap. Ia adalah konsekuensi dari tata ruang, perubahan fungsi lahan, dan keputusan pembangunan yang diambil tanpa kajian menyeluruh.

Jika pendekatan yang dipilih hanya tambal sulam, maka setiap musim hujan, kota ini mungkin hanya akan mengulang pertanyaan lama mengapa air selalu kembali?. (*)