Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta komitmen untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berperspektif korban di berbagai ruang termasuk pemerintahan dan sektor swasta.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan hal itu dilakukan mengingat banyak perempuan pekerja baik di sektor formal maupun informal yang masih menghadapi risiko kekerasan fisik, verbal, psikologis, seksual, serta eksploitasi.

"Padahal, lingkungan kerja baik di pemerintahan, sektor swasta sampai institusi pendidikan harus menjadi ruang yang profesional, produktif, dan bebas dari diskriminasi, serta kekerasan," ujarnya dalam seminar terkait "No Exuce for Abuse: Implementasi Kebijakan Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH) di Jakarta, Rabu.

Pada Januari 2026, tercatat sebanyak 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa di Jakarta yang ditangani Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA). Angka ini lebih tinggi ketimbang Desember 2025 yang mencapai 76 kasus.

Dwi mengatakan, praktik eksploitasi dan pelecehan seksual terutama kepada perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan seringkali dipengaruhi relasi kuasa yang tidak setara.

Apabila tidak ditangani secara serius, hal ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga merusak integritas institusi dan reputasi Jakarta sebagai kota global.

Karena itu, Dinas PPAPP DKI Jakarta terus berupaya mendorong peningkatan kapasitas dan kesadaran seluruh pihak termasuk pemangku kepentingan mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme pencegahan dan penanganan eksploitasi serta pelecehan seksual.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengadakan seminar melibatkan berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Kegiatan seminar ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat sistem sinergitas lintas sektor baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun masyarakat luas," kata dia.

Dwi menambahkan, di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia menjadi penting karena transformasi bukan saja tentang pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan teknologi.

"Termasuk di dalamnya, bagaimana seluruh insan yang terlibat dalam pembangunan Jakarta ini mendapat perlindungan dan jaminan terhadap berbagai risiko sehingga mempunyai rasa aman," ujarnya.