TRIBUN-TIMUR.COM - Memang Bupati ke-10 Kabupaten Barru adalah perempuan pertama. Dialah Andi Ina Kartika Sari. Tiga periode di DPRD Sulsel hingga menjadi Ketua DPRD ke-12 Sulawesi Selatan. Pun perempuan pertama nakhodai parlemen Sulsel.

“Kodong. Terima kasih, sudah mau datang ke Barru. Hujan-hujan lagi,” ujar Andi Ina menyambut di ruang kerjanya, Selasa siang, 24 Februari 2026. Hari ke-6 Ramadhan.

Andi Ina seakan memahami penderitaan mereka yang baru saja melakukan perjalanan darat dari Makassar ke kantor barunya itu.

Menempuh perjalanan 100 kilometer darat dari Makassar ke Kantor Bupati Barru bukan perkara mudah. Apalagi dalam balutan hujan. Kadang deras, sesekali rintik. 

Kabar baiknya, karena jalanan kelihatan mulus. Kabar buruknya, ban mobil tak terhitung lagi berapa kali masuk “jurang”. 

Memang, jika Anda ingin menikmati pemandangan kalan mulus dari Makassar ke Parepare, maka berkendaraannlah saat hujan. 

Sebab, kalau hujan sudah reda, maka lubang di tengah jalan akan bermunculan. Bak cendawan di musim hujan.

Tapi perjalanan “mulus” nan “berjurang” dari Makassar ke Barru, pagi hingga siang, itu berakhir indah. 

Itu karena keramahan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

Tetamu menunggu di lounge dan ruang khusus di depan reception.

Tantangan yang sama juga telah dilewati Kepala Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) Sulsel, Muis Riadi SH MSi, yang siang itu juga silatirahmi dengan Bupati Barru. 

Mantan Bendahara KNPI Sulsel itu aktif menjabat Kepala BLAM Sulsel mulai Januari 2026.

Andi Ina bukan pejabat eksklusif. Saat menerima tetamu, pintu ruangan kadang terbuka. Dan dia membiarkannya. 

Sudah setahun mengepalai eksekutif. Andi Ina dilantik, seperti kepala daerah lain di Indonesia, pada 20 Februari 2025. Baru setahun. Tapi dia sudah memahaminya. Memang beda dengan memimpin legislatif. 

“Ada kewenangan-kewenangan yang perlu kita pahami. Bupati butuh jaringan, Tidak cukup hanya legitimasi,” ujar Andi Ina.

Yang bikin kaget Andi Ina, ketika dia menetapkan APBD Barru 2026, akhir November 2025. Hanya Rp766,39 miliar. Padahal setahun sebelumnya, sebelumnya masih menetapkan APBD Sulsel Rp10 Triliun. “Wah di situ, saya semakin kaget. Apa yang bisa kami bangun dengan uang ini,” kata Andi Ina.

Di sisi lain, Andi Ina tidak mau naikkan pendapatannya dari asalnya yang tidak jelas. “Saya tidak mau pendapatan naik karena pajak yang membebani rakyat. Saya tidak mau yang begini,” ujarnya. 

Usai menjabat Ketua DPRD, Andi Ina merasa inilah jabatan politis tertinggi di legislatif. Makanya, setelah 3 periode di DPRD, dia memutuskan tidak maju lagi menjadi caleg. Ini sekaligus memberi kesempatan politisi lain.

Banyak hal menjadi rintangan Andi Ina memimpin Barru, terkhusus di awal masa pemerintahannya. 

Menurutnya, dana tidak dipotong, tapi dialihkan. Misalnya dana dari pusat Rp133 M di tahun 2026, Tahun 2025, defisit anggaran Rp40-an M.

Ketika Kepemimpinan Bekerja di Bawah Tekanan

Ada momen sunyi dalam transisi kekuasaan. Bukan saat pelantikan, bukan pula ketika pidato pertama dibacakan. Melainkan ketika seorang pemimpin berhadapan dengan angka, dan menyadari bahwa angka itu jauh lebih kecil dari yang biasa ia kelola.

Setelah bertahun-tahun mengelola politik pada skala provinsi, tiga periode di DPRD Sulsel hingga menjadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina mendapati dirinya berhadapandengan APBD Barru 2026 senilai Rp766,39 miliar. Setahun sebelumnya, ia masih menandatangani APBD Sulsel yang menembus Rp10 triliun.

“Di situ saya kaget,” katanya. Bukan sekadar kaget administratif. Dia kaget eksistensial: apa yang bisa dibangun dengan uang sekecil ini?

Dalam sosiologi kekuasaan, ini disebut kejutan skala. Kekuasaan tidak hanya berpindah jabatan, tetapi juga menyusut ruang geraknya. 

Di legislatif, otoritas bertumpu pada legitimasi simbolik dan kemampuan artikulasi. Di eksekutif, kekuasaan diuji oleh keterbatasan material, oleh kebutuhan jaringan, oleh kemampuan menegosiasikan sumber daya yang tidak tersedia secara otomatis.

Barru, dengan segala keterbatasannya, menjadi ruang uji kepemimpinan yang berbeda. Bukan panggung retorika, melainkan ruang kerja sunyi: menghitung, memilih, dan menahan diri.

Barru tidak sedang baik-baik saja secara fiskal. Defisit anggaran tahun 2025 mencapai sekitar Rp40 miliar. Tahun berikutnya, dana transfer pusat justru berkurang hingga Rp133 miliar. Dalam logika birokrasi, situasi ini sering berujung pada dua pilihan: menaikkan beban pajak atau memangkas ambisi.

Andi Ina memilih jalur ketiga: menahan diri secara politis. “Saya tidak mau pendapatan naik dari sumber yang membebani rakyat,” ujarnya. 

Penolakan ini bukan sekadar sikap moral. Itu strategi sosial. Dalam konteks daerah kecil, pajak bukan angka abstrak. Pajak menunjukkan kualitas relasi langsung antara negara dan warga. Beban yang terlalu berat akan merusak kepercayaan, modal sosial yang justru paling dibutuhkan saat anggaran minim.

Di sinilah kepemimpinan perempuan sering bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan karena esensi biologis, tetapi karena habitus politik yang dibentuk oleh pengalaman panjang di ruang negosiasi. Dan, pengalaman alamiah mengelola keuangan. 

Tiga periode di DPRD membuat Andi Ina paham bahwa kekuasaan tidak selalu tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang membaca batas.
Jaringan Mulai Bekerja, Sekolah Rakyat Hadir Mendecak

Proyek paling kasat mata dari kepemimpinan Andi Ina dalam setahun di Barru teroamoang di pinggir jalan nasional: Sekolah Rakyat di Desa Lawallu. 

Bangunan itu akan menyambut siapa pun yang melintas dari Makassar menuju Parepare, sekitar 20 menit sebelum memasuki kota.

Barru berhasil mengamankan satu dari seratus kuota nasional program Sekolah Rakyat. Dan itu bukan kebetulan. Ini adalah contoh konkret bagaimana jaringan sosial bekerja sebagai infrastruktur tak kasat mata.

Andi Ina dan Wakil Bupati Abustan A Bintang harus “berburu” ke Jakarta. Dari seratus kuota, hanya empat yang tersisa. Dalam proses verifikasi, mereka bahkan belum sepenuhnya siap secara administratif.

Namun di ruang tunggu kementerian, jaringan itu bekerja: pertemuan tak terduga dengan sesama alumni, pejabat penentu yang berasal dari Sulawesi Selatan, komunikasi yang cair karena kesamaan latar.

Syamsul Marlin, politisi senior Barru, yang ikut mendampingi Andi Ina mengurus Sekolah Rakyat di Jakarta menceritakan detik-detik menegangkan.

Pak Syam, sapaan mantan Ketua KNPI Kabupaten Barru itu menceritakan pengalaman mendampingi bupati mengurus Sekolah Rakyat di Lounge Kantor Bupati Barru.

“Kami ke Jakarta, di kementerian untuk bertemu deputi yang menangani Sekolah Rakyat, sekitar bulan Oktober-November 2025. Pada waktu itu, tahapan sudah memasuki proses verifikasi berkas. Kami baru bertanya-tanya untuk menyusun berkas,” jelas Pak Syam. 

Jurnalis senior itu terkekeh. “Tapi kalau memang Tuhan sudah bukakan. Ada saja jalannya. Saat kami menunggu, tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Dari situ kami dapat informasi bahwa pejabat penentu di kantor itu alumni SMA 1. Dan, ternyata temannya Bu Bupati. Padahal sebelumnya Bu Bupati tidak tahu kalau ada temannya di situ,” jelas Pak Syam.

Begitulah, alumnus SMA1 itulah yang membimbing prosesnya hingga akhirnya berkas rampung. “Ternyata Pak Deputi di kementerian itu juga orang Sulsel, orang Bulukumba. Katanya lama di Bosowa. Jadi komunikasi sangat cair,” ujar Pak Syam.

Pak Syam kagum. Dia, yang selalu ikut mendampingi Bupati Barru keluar Sulsel, selalu dikagetkan pada petemuan Andi Ina dengan teman-temannya. 

“Di mana-mana ada temannya. Kalau bukan alumni Unhas, ya alumni Smansa Makassar. Ada sesama organisasi. Ada keluarga. Banyak. Luar biasa ini jaringan Bu Bupati,” kata Pak Syam. 

Bagi orang awam, cerita Pak Syam itu terdengar seperti keberuntungan. Bagi sosiolog, ini adalah modal sosial yang terakumulasi: alumni SMA 1, jejaring Unhas, relasi organisasi, dan ikatan kedaerahan yang selama ini mungkin tak disadari nilainya.

Sekolah Rakyat di Barru berdiri di atas lahan tujuh hektare. Ia hasil perjuangan pembebasan dua hektare tambahan oleh pemerintah daerah. Nilai anggarannya sekitar Rp270 miliar. Ironis sekaligus simbolik: ketika APBD daerah kecil, justru akses ke program pusat menjadi kunci pembangunan.

Di sinilah kepemimpinan diuji bukan pada kekuatan anggaran, tetapi pada kemampuan membuka pintu-pintu yang tertutup.

Dari Parlemen ke Kerja Sunyi Eksekutif

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, kepemimpinan tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh habitus, endapan pengalaman panjang yang menjelma menjadi intuisi praktis. Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari di Barru dapat dibaca sebagai transformasi habitus politik: dari arena legislatif yang simbolik menuju arena eksekutif yang material.

Tiga periode di DPRD Sulsel, hingga mencapai posisi Ketua DPRD, membentuk kecakapan membaca medan.

Namun ketika memasuki Barru sebagai bupati, medan itu berubah drastis. Skala anggaran mengecil, ruang manuver menyempit, dan tuntutan menjadi lebih konkret. Di sinilah habitus lama tidak ditinggalkan, tetapi diterjemahkan.

Bourdieu menyebut ini sebagai kemampuan agen sosial untuk menyesuaikan disposisi lama dengan medan baru tanpa kehilangan arah. 

Keterkejutan Andi Ina saat berhadapan dengan APBD Rp766 miliar bukan tanda ketidaksiapan. Tapi lebih pada kesadaran struktural. Kondisi itu, berdasar habitus yang dimiliki, membuat Andi Ina segera nyadar bahwa kekuasaan eksekutif bekerja bukan melalui wacana, tetapi melalui kemampaun mengelola keterbatasan.

Keberhasilan Barru mendapatkan Sekolah Rakyat tidak bisa dipahami hanya sebagai capaian administratif. Ia adalah contoh klasik bagaimana modal sosial bekerja sebagai infrastruktur pembangunan yang tak terlihat.

Dalam kerangka Bourdieu, jaringan alumni, relasi organisasi, dan kesamaan kedaerahan bukan sekadar “pertemanan”. Semua itu kapital yang terakumulasi sepanjang waktu. Modal seperti ini tidak selalu disadari nilainya. Kadang baru disadari saat ia bekerja pada momen yang menentukan.

Cerita tentang pertemuan tak sengaja di kementerian, tentang alumni SMA 1 dan jejaring Sulawesi Selatan, bukan kisah keberuntungan personal. Ia adalah contoh bagaimana modal sosial bekerja dalam arena birokrasi, melalui relasi, kepercayaan, dan kedekatan simbolik yang telah lama terakumulasi.

Apresiasi penting di sini bukan pada jaringan itu sendiri, melainkan pada kemampuan kepemimpinan untuk mengaktifkannya secara etis dan produktif. Modal sosial yang tidak diarahkan bisa menjadi eksklusif.

Namun ketika diarahkan pada kepentingan publik, seperti pendidikan anak pra-sejahtera, ia menjelma menjadi kebijakan yang berdampak luas.

Sekolah Rakyat di Lawallu adalah bangunan fisik dari relasi-relasi sosial yang dikelola dengan baik.

Etika Perawatan dalam Politik Publik

Di luar Sekolah Rakyat, Barru juga mengakses Program Makan Bergizi Gratis dengan 14 dapur aktif, Kampung Nelayan senilai Rp9 miliar, serta capaian signifikan di sektor pertanian. Produksi padi 2025 mencapai 139.484 ton—naik 21,81 persen dari tahun sebelumnya, melampaui target nasional.

Di sektor ketenagakerjaan, sekitar 2.000 SK PPPK paruh waktu diserahkan. Angka-angka ini mungkin tidak spektakuler di tingkat nasional, tetapi bagi daerah seperti Barru, ia adalah denyut kehidupan sehari-hari: petani yang panennya meningkat, keluarga pra-sejahtera yang anaknya bersekolah, dapur MBG yang membuka lapangan kerja.

Dalam banyak pengalaman, kepemimpinan perempuan sering hadir dengan cara yang berbeda: lebih sabar membaca situasi, lebih berhati-hati mengambil keputusan, dan lebih peka pada dampak kebijakan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Banyak kajian menunjukkan, kepemimpinan perempuan sering berkembang dari pengalaman panjang mengelola relasi dan batas. Bukan soal jenis kelamin, melainkan soal cara membaca situasi dan merawat keberlanjutan sosial dalam kebijakan.

Dalam praktiknya, kepemimpinan perempuan sering tampak pada pilihan-pilihan yang tenang: menata yang kecil, menjaga yang rapuh, dan memastikan kebijakan tidak putus dari kehidupan sehari-hari warga.
Kepemimpinan Andi Ina di Barru tidak tampil sebagai perayaan simbolik “perempuan pertama”. 

Justru sebaliknya: ia bekerja tanpa perlu terus-menerus menegaskan identitas gendernya. Namun jejak etika perawatan itu terasa dalam pilihan kebijakan: pendidikan untuk anak pra-sejahtera, gizi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberpihakan pada petani.

Kepemimpinan perempuan tidak datang untuk menggantikan siapa pun. Ia datang untuk menambah cara: menjaga yang sudah ada, merawat yang rapuh, dan memastikan kebijakan tidak memutus nadi kehidupan sosial.

Barru hari ini memberi pelajaran penting: bahwa kepemimpinan yang apresiatif terhadap keterbatasan justru mampu melahirkan kebijakan yang manusiawi. Di bawah nakhoda perempuan, Barru tidak berlayar dengan kecepatan tinggi, tetapi dengan arah yang terjaga. Dan dalam sosiologi politik, sering kali arah itulah yang paling menentukan.(*)