TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar rapat koordinasi khusus dengan memanggil seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) se-Kabupaten Mamuju, Rabu (15/2/2026).
Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta, menegaskan koordinasi ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawal program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: PERMAHI Mamuju Soroti MBG Ramadan, Asnandar Minta Transparansi Anggaran dan Jaminan Gizi
Syamsudin menjelaskan, seluruh pihak memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan mata rantai program MBG berjalan tanpa kendala.
"Kami ingin memastikan proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari manajemen dapur hingga sampai ke tangan penerima manfaat, benar-benar sesuai dengan standar program MBG yang sesungguhnya," ujar Syamsudin.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar tujuan utama peningkatan gizi masyarakat tidak melenceng dari regulasi yang telah ditetapkan pusat.
DPRD Mamuju juga menyoroti adanya dinamika informasi di media sosial maupun media massa yang cenderung memberikan sentimen negatif terhadap jalannya program ini di daerah.
Pemanggilan SPPG diharapkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan segera.
"Respons DPRD ini adalah tindak lanjut agar dilakukan perbaikan secepatnya. Kami tidak ingin ada celah yang merugikan masyarakat," tambahnya.
Ke depannya, DPRD Mamuju berencana memperketat frekuensi rapat koordinasi antara legislatif dan SPPG.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
