TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -  Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026  dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk kategori Pembina Terbaik Kabupaten/Kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 25 Feburari 2026. 

Penghargaan itu juga diberikan karena Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan program Gerakan Jawa Tengah Aman, Sehat, Resik & Indah (ASRI). 

Ahmad Luthfi menyatakan, pihaknya secara konsisten meminta data pengelolaan sampah dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk dijadikan acuan pengambilan kebijakan.

"Persoalan sampah di Jawa Tengah sudah masuk kategori darurat, sehingga membutuhkan langkah konkret. Sampah di Jawa Tengah hampir 6,36 juta ton per tahun. Yang bisa diproses baru sekitar 60 persen, sisanya belum tertangani optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” kata  Luthfi.

Maka dari itu, ia telah mengambil langkah nyata dengan mencanangkan Gerakan Jateng ASRI.

Di samping itu, ia juga menyiapkan beberapa titik tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), baik bersifat regional maupun aglomerasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menjelaskan, terkait pengelolaan sampah di wilayah Jawa Tengah, Pemprov Jateng  telah melakukan sejumlah langkah.

Mulai dari penerbitan surat edaran mengenai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

"Dari hulu  mulai dari rumah tangga harus sudah dikelola. Sudah dipilah untuk yang sampah organic dan yang anorganik,” kata dia saat mendampingi Ahmad Luthfi menghadiri rakornas.

Langkah lainnya adalah transformasi pengelolaan sampah dengan teknologi, salah satunya adalah menutup tempat sampah open dumping. 

"Sampah bisa jadi energi listrik, bisa jadi bahan bakar industri. Akselerasi yang dilakukan adalah penutupan open dumping, pembentukan satgas pengelola sampah mulai provinsi, kabupaten/kota, sampai desa," jelasnya.

Terkait dengan transformasi ke TPST, yang sudah berjalan ada dua yaitu di Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Magelang yang menggunakan sistem RDF. Lalu ada juga Kudus dan Grobogan yang memulai TPST dengan skala kecil.

"Tahun ini kami usulkan 14 titik TPST di Jawa Tengah. Lainnya akan segera menyusul karena saat ini masih tahap MoU, kalau sudah pasti,  nanti akan kami usulkan ke pusat," katanya.