Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Vanita Naraya, Diah Pitaloka, mengajak semua untuk membangun paradigma bahwa perempuan mampu memimpin pada situasi sulit, krisis, dan konflik.

"Ini harus jadi satu gerakan, kesadaran itu membangun paradigma, dan paradigma itu kemudian membaca realitas. Itulah yang kemudian harus kita suarakan. Bahwa kepemimpinan perempuan juga hidup memimpin di tengah situasi-situasi sulit, krisis, dan konflik," kata Diah Pitaloka, di Jakarta, Rabu.

Dalam acara "Penyampaian laporan riset dan diskusi tentang praktik Women, Peace, And Security (WPS) agenda di Indonesia, realitas dan harapan peran perempuan dalam konflik sosial, bencana alam, dan pasukan perdamaian", menurut dia, masih adanya ketidaksetaraan dalam perspektif publik memandang kepemimpinan perempuan.

"Ketika laki-laki melakukan konsolidasi, orang bilangnya dia mengambil peran di tengah krisis, orang bilangnya good commander atau good leader. Kalau perempuan, they call it love. Jadi peran perempuan di tengah konflik itu real. Tapi tidak diakui," kata Diah Pitaloka.

Terkait dengan perspektif Women, Peace, and Security (WPS), ia menekankan perlunya pengakuan kepemimpinan perempuan di berbagai situasi krisis.

"Kita ingin adanya pengakuan kepemimpinan perempuan yang hari ini berjalan di berbagai situasi krisis. Itu yang kadang tidak dilihat. Jadi jangan hanya perempuan diberikan ruang kerja, tapi tidak diberikan akses dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Dalam survei nasional yang dilaksanakan oleh tim Vanita Naraya menyimpulkan pentingnya transformasi kebijakan yang memberikan akses politik nyata bagi perempuan untuk duduk setara dalam struktur pengambilan keputusan keamanan nasional.

"Tantangan ke depan bukan lagi sekadar pelibatan kultural, melainkan transformasi kebijakan yang memberikan akses politik nyata bagi perempuan untuk duduk setara dalam struktur pengambilan keputusan keamanan nasional," kata peneliti Vanita Naraya, Kunto Adi Wibowo.

Survei tersebut mendalami pergeseran pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam konflik sosial, bencana alam, dan pasukan perdamaian.