TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen pembangunan infrastruktur daerah dilakukan secara bertahap dan berbasis skala prioritas. 

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memilah program yang benar-benar penting dan "genting" bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo, Risman Kudrat Umar, dalam Podcast Tribun Gorontalo yang dipandu Redaktur Tribun Gorontalo, Fajri A Kidjab,  Rabu (25/2/2026).

Risman mengatakan, untuk pembangunan fisik infrastruktur murni dibutuhkan dalam jangka panjang. 

Bahkan, khusus untuk infrastruktur bangunan, diperlukan waktu hingga tujuh tahun agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sesuai perencanaan.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus memprioritaskan mana yang paling penting dan mendesak bagi masyarakat. Itu poinnya,” ujar Risman.

Ia menjelaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gorontalo bekerja dengan prinsip yang sama, yakni menentukan program prioritas yang paling berdampak langsung bagi masyarakat. 

Sebagian program bersifat mendesak, sementara sebagian lainnya terprogram dan dilaksanakan secara bertahap.

Eks Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo program yang bersifat mendesak dan penting, antara lain penanganan stunting dan pengendalian inflasi. 

Kedua isu tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan menjadi agenda nasional yang harus diselaraskan dengan pembangunan daerah.

Untuk tahun 2026, Pemkab Gorontalo menetapkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tema besar pembangunan daerah. 

Seluruh OPD diminta menyusun program yang mendukung peningkatan kapasitas UMKM.

“Di tahun 2026 ini, Pak Bupati mengambil tema besar UMKM. Jadi baik semua OPD ini dimana UMKM ini bisa diprioritaskan sehingga bisa meningkat dan naik kelas,” bebernya.

Di Dinas PUPR, tema UMKM diterjemahkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan, jembatan, serta akses distribusi barang dan jasa.

“Infrastruktur itu sangat sentral. Kalau akses memadai, potensi ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” lanjut Risman.

Meski demikian, Risman menegaskan prioritas UMKM tidak mengesampingkan penanganan persoalan lain yang juga mendesak, terutama banjir dan kondisi darurat infrastruktur. 

Ia menyebut sebagian besar wilayah di Kabupaten Gorontalo memiliki potensi rawan banjir.

Penanganan banjir, menurutnya, melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS), sesuai kewenangan masing-masing.

“Sering kali masyarakat langsung menyebut PU. Padahal harus dilihat dulu kewenangannya, apakah sungai nasional, provinsi, atau kabupaten,” kata Risman.

Adapun sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, seperti kawasan Danau Limboto, Haya-haya Limboto Barat, hingga Tenilo. 

Penyebab banjir disebut bukan hanya curah hujan, melainkan sedimentasi sungai yang tinggi serta kerusakan tanggul yang terjadi bertahun-tahun.

“Di beberapa lokasi, sedimentasi sudah setara dengan permukiman. Tanggul menyempit dan mulai bocor. Ini yang berbahaya,” ujarnya.

Selain banjir, persoalan jembatan juga menjadi perhatian serius.

Dari total 225 jembatan di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 33 jembatan tercatat rusak berat dan sembilan di antaranya tidak lagi bisa dilalui.

“Kalau jembatan itu satu-satunya akses masyarakat, itu yang kami dahulukan penanganannya, meskipun sifatnya darurat,” katanya.

Namun jika masih tersedia jalur alternatif, penanganan terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran.

Pembangunan satu jembatan dengan bentang sekitar 20 meter membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar.

Risman menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong penanganan infrastruktur melalui program strategis pemerintah pusat dan provinsi, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Ia mengapresiasi peran masyarakat dan pihak lain yang secara swadaya membantu penanganan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan gantung di sejumlah wilayah pedesaan.

Baca juga: Transformasi Digital di Kabupaten Gorontalo, Kadis Kominfotik: Bukan Lagi Pilihan tapi Kebutuhan

“Banyak yang bergerak dalam sunyi, dan itu selesai itu sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur memiliki dampak berantai, mulai dari rusaknya sawah, ladang, irigasi, hingga akses jalan dan jembatan. 

Dampak tersebut bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami tidak angkat tangan. Di tengah keterbatasan, perhatian dan upaya pemerintah tetap ada, dengan bekerja berdasarkan skala prioritas,” tukasnya.

Ia mengaku segala aspirasi masyarakat akan didengar oleh pemerintah daerah namun semuanya dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi keuangan daerah.

Olehnya ia berharap masukan dan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan. (*)