TRIBUNPALU.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperkuat tata kelola arsip pertanahan.

Koordinasi ini juga diambil guna mendukung transformasi digital dan menekan angka sengketa lahan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan bahwa arsip merupakan tulang punggung pelayanan pertanahan.

Menurutnya, pengelolaan arsip yang buruk sering kali menjadi penghambat saat terjadi sengketa hukum atau konflik pertanahan di masyarakat.

"Arsip sangat penting untuk menjaga aset masyarakat. Namun, luasnya jangkauan kantor pertanahan membuat pengelolaan menjadi kompleks. Sering kali dokumen sulit ditemukan karena sistem atau keterbatasan SDM," ujar Dalu saat mengunjungi Kantor ANRI, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Kamis 26 Februari 2026, Banjir Skin SG2 dan AK47 Draco

Dalu menambahkan, tantangan kearsipan semakin besar seiring pemberlakuan Sertipikat Elektronik.

Meski meningkatkan efisiensi, kementerian tetap harus mengelola tumpukan dokumen fisik (warkah) agar tidak memenuhi ruang penyimpanan dan tetap terjaga keamanannya.

Baca juga: Perkuat Sinergitas, Polres Morowali Gelar Bukber Ramadan

Merespons hal tersebut, Kepala ANRI Mego Pinandito menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan teknis. ANRI mengusulkan solusi jangka panjang berupa integrasi kurikulum kearsipan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

"Kami ingin calon aparatur pertanahan memahami tata kelola arsip sejak masa pendidikan. Selain itu, kami membuka program magang dan bantuan tenaga arsiparis untuk memastikan sistem kearsipan di ATR/BPN lebih modern dan akuntabel," pungkas Mego.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan ATR/BPN, Awaludin, beserta jajaran pejabat terkait.(*)

Update informasi lainnya di Facebook, Instagram, Tiktok dan WA Channel