SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.

Bima Arya menegaskan bahwa pembelian kendaraan dinas seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi keuangan daerah.

“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, setiap belanja barang dan jasa oleh kepala daerah telah diatur dalam regulasi yang jelas. 

Namun, selain mematuhi aturan administratif seperti spesifikasi teknis dan kapasitas mesin, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Ia menekankan bahwa meskipun pengadaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetap harus dilihat urgensi dan relevansinya, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran.

“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” katanya dikutip dari Kompas.com.

Bima Arya juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud terkait polemik tersebut. 

Dalam penjelasannya, Rudy disebut selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang kegiatan dinas di Kalimantan Timur.

“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” jelas Bima Arya.

Meski demikian, Bima Arya kembali mengingatkan agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara wajar dan proporsional.

“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh mantan Wali Kota Bogor itu.
 
 

Baca juga: VIDEO - Anggaran Rp 8,5 M untuk Mobil Dinas Gubernur Kaltim Disorot di Tengah Isu Efisiensi

Pembelian mobil dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M

Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.

Rudy menyebut aktivitasnya di Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi.

Bahkan, menurut dia, kondisi mobil tersebut sudah tidak lagi prima.

“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).

Ia juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai.

“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.

Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta.

Unit tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.

Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat.

Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.

“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.

Ia menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif.

“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.