Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale
TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mulai melakukan rasionalisasi ketat terhadap usulan pembangunan di tingkat bawah.
Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 111 miliar sebagai dampak implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang refocusing anggaran.
Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra menegaskan, kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penyesuaian menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma dalam menyusun program.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak boleh lagi dipandang sebagai agenda rutin tahunan atau sekadar formalitas birokrasi.
“Musrenbang ini adalah amanah strategis. Kami berharap usulan yang lahir bukan sekadar pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, melainkan hasil evaluasi matang yang benar-benar bisa kita kawal dari tingkat kampung hingga nasional,” ujar Markus saat membuka Musrenbang Distrik Biak Barat di Kantor Distrik Biak Barat, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp 111 Miliar, Pemkab Biak Numfor Perketat Skala Prioritas
Penurunan kapasitas belanja daerah sebesar Rp 111 miliar memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif.
Markus meminta para kepala kampung dan aparat distrik untuk bersikap rasional dalam mengusulkan program.
Menurut dia, keterbatasan anggaran menuntut adanya skala prioritas yang tajam.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan memfokuskan alokasi anggaran pada sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Dua sektor ini dinilai memiliki dampak langsung dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan dana.
“Semua kebutuhan itu penting, tetapi kita harus tahu mana yang masuk skala prioritas. Program harus realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Markus.
Sinkronisasi Berjenjang
Musrenbang Distrik Biak Barat ini merupakan bagian dari rangkaian maraton perencanaan di 19 distrik di wilayah Biak Numfor.
Hasil dari forum ini akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada Maret 2026, sebelum akhirnya disinkronkan dengan program di tingkat Provinsi Papua dan nasional.
Baca juga: Ancaman 15 Tahun Penjara Menanti Tersangka Pencabulan Anak di Biak Numfor
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRK Biak Noak Krey, Asisten I Setda Biak Numfor Semuel Rumakeuw, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Legislatif diharapkan turut mengawal agar usulan yang disepakati benar-benar terealisasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Melalui pendekatan ini, Pemkab Biak Numfor berupaya memastikan bahwa meski di tengah pengetatan fiskal, kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kampung tidak terhenti. (*)
