TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Bank Indonesia mencatat perkembangan inflasi Sumatera Selatan tetap terkendali saat Ramadan dan Idul fitri 2026.

Kepala BI Sumsel, Bambang Pramono mengatakan, pada Januari 2026, inflasi tercatat sebesar 3,33 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Namun secara historis periode Ramadan dan Idul  fitri kerap mendorong peningkatan inflasi bulanan, terutama yang bersumber dari kelompok bahan pangan dan potensi penyesuaian administered prices.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai merah dan cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, ikan, tomat, emas perhiasan, serta tarif listrik.

Selain itu, risiko cuaca dan potensi gangguan distribusi turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara bersama.

Bambang Pramono, menekankan pentingnya penguatan langkah antisipatif menjelang HBKN.

"Kepala daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan, melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk memastikan stabilitas harga dan kecukupan stok, serta menyusun analisis komoditas berbasis data bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia melalui pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan," ujar Bambang, Kamis (26/2/2026).

Pada sesi pembahasan digitalisasi daerah, disampaikan bahwa kinerja transaksi non tunai di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif dan akseleratif.

Meskipun demikian, proporsi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan, dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih memiliki ruang akselerasi di sejumlah kabupaten/kota.

Transformasi digital transaksi pemerintah daerah dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD Kabupaten/Kota didorong untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD pada seluruh jenis pendapatan dan belanja daerah, memastikan penyusunan dan pelaksanaan Roadmap ETPD yang terukur dan terintegrasi.

Mengoptimalkan pemanfaatan kanal pembayaran digital termasuk QRIS dan KKPD, memperkuat sinergi dengan perbankan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian implementasi ETPD.

"Optimalisasi kualitas pelaporan Championship TP2DD juga menjadi perhatian guna meningkatkan nilai kinerja dan daya saing daerah," tambah Bambang.

Kepala daerah juga diminta untuk melakukan pemantauan harga melalui sidak pasar, mengambil langkah strategis saat terjadi gejolak, memperkuat operasi pasar dan gerakan menanam melalui GSMP, serta meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah.