TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) DIY, Gagat Widyatmoko, menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Itu menanggapi sorotan publik dan warganet terhadap menu MBG kering yang dibagikan selama Ramadan 2026 ini.
Ia memastikan penyertaan informasi harga pada setiap paket MBG akan segera dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Sorotan terhadap program ini menguat setelah sejumlah keluhan warganet viral di media sosial.
Publik menyoroti paket MBG yang dibagikan di berbagai wilayah di Yogyakarta karena secara visual dinilai lebih menyerupai kotak kudapan untuk rapat ketimbang makanan padat gizi.
Dari foto-foto yang beredar, paket tersebut berisi telur rebus, buah seperti salak atau jeruk, onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, dan keripik tempe.
Komposisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian standar gizi serta nilai paket yang diterima para siswa.
Modifikasi menu menjadi bentuk kering dilakukan sebagai penyesuaian selama bulan puasa.
Makanan sengaja dibagikan dalam bentuk kering agar dapat dibawa pulang dengan praktis untuk menu berbuka, mengingat para siswa menjalankan ibadah Ramadan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Gagat menyatakan bahwa penyampaian informasi harga pada menu MBG selama Ramadan pada prinsipnya didukung penuh oleh pihaknya.
“Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
"Kebijakan ini sebenarnya merupakan bagian dari inisiatif BGN yang telah kami sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satgas MBG Provinsi DIY kemarin.
Ia menegaskan, komitmen itu tidak berhenti pada tataran kebijakan.
“Oleh karena itu, BGN Regional DIY tentu saja berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dimaksud dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran SPPG agar segera menindaklanjuti serta mengeksekusi penyertaan informasi harga pada paket MBG Ramadan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gagat.
Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan sekaligus menjawab keraguan publik yang berkembang.
“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG,” ujarnya.
Dengan penambahan informasi harga pada setiap paket, BGN Regional DIY berupaya memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa, sembari merespons evaluasi dan perhatian masyarakat secara terbuka.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menjadi sorotan publik.
Niat untuk menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa harus berhadapan dengan realitas di lapangan.
Beberapa waktu terakhir, muncul keluhan dari masyarakat terkait tampilan dan komposisi menu kering yang dibagikan selama bulan Ramadan, yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi kelayakan gizi.
Keresahan ini bermula dan mencuat luas setelah sejumlah keluhan warganet viral di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, publik menyoroti pembagian paket MBG di berbagai wilayah di Yogyakarta yang secara visual lebih menyerupai kotak kudapan untuk rapat ketimbang makanan padat gizi.
Dari berbagai foto yang beredar di linimasa, paket makanan tersebut hanya berisi telur rebus, buah seperti salak atau jeruk, onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, dan bahkan keripik tempe.
Modifikasi menu menjadi bentuk kering ini diketahui dilakukan sebagai bentuk penyesuaian.
Mengingat para siswa sedang menjalankan ibadah puasa, makanan sengaja dibagikan dalam bentuk kering agar dapat dibawa pulang dengan praktis untuk menu berbuka.
Namun, modifikasi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai standar gizi dan nilai paket yang diterima siswa.
Merespons dinamika dan keresahan publik yang terus berkembang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil langkah evaluasi.
"Saya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas," ungkap Sri Sultan Hamengku Buwono X ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2).
Sultan menekankan bahwa program ini harus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kualitas gizi maupun transparansi nilai barang.
Evaluasi menyeluruh diminta agar asumsi-asumsi liar di tengah masyarakat dapat diredam dengan fakta yang terang.
"Jadi kami mengajukan syarat, tidak sekadar anggapannya ini harganya tidak Rp10.000. Harapannya, menu tersebut diperbaiki, termasuk kejelasan harganya," tegas Sultan.
"Dan mereka menyetujui hal tersebut. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya clear, Itu kesimpulannya.
Pada akhirnya, kejelasan rincian menu dan harga menjadi sebuah keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
"Sehingga, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak merasa tidak nyaman. Itu saja," ujarnya.
