Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menghidupkan kembali pusat kesejahteraan sosial (puskesos) untuk melayani berbagai keluhan warga agar bisa tertangani lebih cepat dan tepat.

"Kami bersama pemerintah daerah serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan mencoba menghidupkan kembali puskesos, yang akan berada di kantor-kantor desa untuk melayani keluhan warga. Misalnya, warga yang mengalami kesulitan pendidikan anak, membutuhkan bantuan sosial, atau keluarga yang sedang menghadapi masalah sosial," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Mensos menjelaskan, puskesos ini akan menjadi pusat pengaduan berbagai persoalan sosial di desa, dengan dukungan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berbasis aplikasi.

"Dengan begitu, setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Kami bersama Kemendes PDT dan bupati/wali kota akan menyusun rencana agar seluruh desa memiliki puskesos," tuturnya.

Selain itu, Gus Ipul juga mengemukakan pentingnya penguatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) hingga pendamping desa untuk berkolaborasi mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat sehingga berbagai bantuan dan jaring pengaman sosial dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, melalui DTSEN, maka tidak akan ada lagi kecurangan di tingkat desa terkait data bantuan sosial. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes PDT diminta melakukan pemutakhiran data di tingkat desa yang dikumpulkan melalui RT/RW, kemudian dipantau dan dipastikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping desa secara transparan.

"Dengan mekanisme ini, tidak ada lagi 'kongkalikong' data di tingkat desa. Insya Allah, dengan cara ini akurasi DTSEN akan semakin baik, karena jika datanya benar, maka tidak akan terjadi lagi kondisi di mana yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak malah menerima. Kuncinya ada di tingkat desa, di mana jumlah desa di Indonesia saat ini telah mencapai 75.266 desa," ujar Yandri.

Ia memahami dinamika dan perkembangan data yang terus berubah setiap saat yang menyesuaikan dengan angka kelahiran, jumlah orang meninggal, pindah, jatuh miskin, menjadi sejahtera, atau mengalami graduasi. Dinamika tersebut harus dijawab dengan kolaborasi kementerian dan lembaga di tingkat desa.