TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah aktivis mahasiswa dari PMII Sidoarjo menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026).

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut.

Termasuk soal percepatan perbaikan jalan rusak. 

Baca juga: Bubarkan Arena Judi Sabung Ayam di Maospati, Polres Magetan Pastikan Ramadan Aman & Tenang

Sedikitnya ada delapan tuntutan yang disampaikan para mahasiswa kepada Pemkab dan DPRD Sidoarjo dalam aksinya.

Antara lain prioritas pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan untuk tenaga lokal, dan pembangunan sirkuit resmi. 

Selain itu, dalam aksi yang digelar sejak sekitar pukul 16.00 WIB, para mahasiswa juga menuntut keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek daerah.

Menurut Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.

Khususnya kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemkab Sidoarjo. 

"Bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi ini komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial," kata dia.

‎Aksi berlangsung hingga malam hari.

Para mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi program yang telah dipaparkan pemerintah daerah serta memastikan adanya tindak lanjut konkret atas tuntutan yang disampaikan.

Mereka sempat ditemui oleh Bupati Sidoarjo, Subandi.

Dalam pertemuan itu, Bupati menanggapi tuntutan para mahasiswa dengan sejumlah program strategis. 

Subandi memaparkan empat rencana induk pembangunan 2026.

Meliputi pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman atau ruang terbuka hijau, serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai.

‎Dalam dialog bersama mahasiswa, Subandi menegaskan bahwa seluruh perencanaan telah disusun berbasis data dan pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan.

Penyusunan tersebut dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh (ITS) pada 2025.

"Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS."

"Saya minta ini dikawal. Silakan beraudiensi dengan dinas terkait," ujarnya.

‎Bupati juga menyinggung evaluasi di sektor infrastruktur jalan.

Menurutnya, perbaikan kini dilakukan di 26 titik di sejumlah kecamatan, dengan pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan.

Bahkan, pergantian pejabat di Dinas PU PR telah dilakukan menyusul temuan proyek jalan yang cepat rusak.

Baca juga: Audit Dana Desa 2025, Inspektorat Panggil Camat hingga Pj Kades Banyukapah: Masih di Tahap Ekspose

‎Terkait pembangunan sirkuit balap resmi, Subandi menyebut desain dan perencanaan teknis telah disiapkan dan ditargetkan mulai 2027, dengan penyelesaian bertahap selama lima tahun.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat menekan praktik balap liar di jalan umum.

‎Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah mengklaim terus mengintensifkan pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Meski demikian, ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp450 miliar pada 2026‎.