Laporan Wartawan Tribun Gayo Bustami | Bener Meriah
TribunGayo.com, REDELONG - Aktivis sekaligus pegiat lingkungan di Bener Meriah, Sadra Munawar, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah agar lebih responsif dalam mengawasi pelaksanaan program rekonstruksi pascabencana yang tengah digodok oleh eksekutif setempat.
Hal tersebut disampaikannya melalui siaran pers yang diterima pada Kamis (26/2/2026).
Sadra menilai lembaga perwakilan rakyat tersebut terkesan melakukan pembiaran.
Menurutnya, beberapa masalah yang muncul ke ruang publik terkait proses penanganan bencana justru tidak mendapat tanggapan apa pun dari pihak legislatif.
"Jangan diam saja. Program eksekutif harus terus diawasi agar check and balance dalam tata kelola pemerintahan tetap terjaga," ujar Sadra.
Ia menambahkan bahwa DPRK, sesuai kapasitas dan tugas legislasinya, harus segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul, baik saat bencana maupun pascabencana.
Masalah tersebut mencakup dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P), validasi serta verifikasi data korban.
Pembangunan hunian sementara (huntara), hingga penyaluran bantuan daging meugang. Sadra menilai hal-hal tersebut luput dari perhatian dewan selama ini.
Lebih lanjut, Sadra mendesak DPRK segera membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada penanganan bencana tahun lalu.
"Sampai saat ini publik tidak mengetahui berapa total APBD yang digunakan sebagai BTT untuk penanganan bencana.
Saya yakin, dewan pun tidak mengetahuinya. Karena itu, kami mendorong segera dibentuknya Pansus," pungkasnya. (*)
Baca juga: Begini Penjelasan Wabup Bener Meriah yang juga Masuk Daftar Penerima Bantuan Bencana Alam
Baca juga: Kisah Pilu Nakes di Bener Meriah: Selamatkan Pasien dari Lumpur, Kini Terbaring Akibat Infeksi
Baca juga: Kemensos Gelontorkan Rp2,07 Miliar Jadup untuk 4.611 Warga Korban Bencana di Bener Meriah
