TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah riuh rendah politik nasional yang kian bising namun terasa hampa, satu kegelisahan tumbuh dan mengendap dalam benak Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Baginya, seluruh prasyarat lahirnya sebuah perubahan besar yang pernah disebut reformasi kini telah terpenuhi.
Kegelisahan itu tidak sekadar lewat. Ia berkelindan dalam pikiran, berkecamuk, lalu menjelma imajinasi tentang reformasi jilid II.
Sebuah fase sejarah yang, menurut Tiyo, bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman yang nyata bila negara terus berjalan tanpa koreksi.
Baca juga: DPR Ingatkan Menkeu Purbaya: Jangan Asal Blacklist Tyas Alumnus LPDP Tanpa Dasar Hukum yang Kuat!
Dalam perbincangan bersama Pemimpin Redaksi Tribun Jateng Ibnu Taufik Juwariyanto di teras Omah Dongeng Marwah, Kamis (26/2/2026) sore, Tiyo memetakan dengan gamblang syarat-syarat yang ia anggap sebagai fondasi lahirnya reformasi.
“Rakyat tidak percaya dengan pemimpinnya, lembaga negara tidak berfungsi, dan ekonomi menjelang krisis,” tutur Tiyo dengan nada tenang namun sarat peringatan.
Baginya, kemerosotan demokrasi adalah tanda pertama yang paling kasatmata. Bukan sekadar asumsi, kegelisahan itu diperkuat oleh data internasional.
Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menjadi rujukan yang menguatkan kegundahan Tiyo.
Dalam laporan tersebut, indeks demokrasi Indonesia tahun 2024 tercatat berada di angka 6,44 dari skor maksimal 10, menempatkan Indonesia di peringkat 59 dari 167 negara.
Skor itu bukan hanya angka. Ia menjadi penanda bahwa Indonesia masuk dalam kategori demokrasi cacatbahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 6,53.
Bagi Tiyo, data tersebut seolah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja, melainkan berjalan mundur secara perlahan namun pasti.
Lebih jauh, Tiyo menilai krisis politik di Indonesia telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Bukan dalam bentuk konflik terbuka, melainkan dalam wujud yang lebih sunyi namun berbahaya: apatisme publik.
Menurutnya, masyarakat mulai lelah dan putus asa. Kekuasaan yang dipilih secara demokratis setiap lima tahun ternyata tak mampu memberi perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
Lapangan kerja sulit, biaya hidup kian menekan, dan koordinasi antar lembaga negara justru terlihat rapuh.
“Lihat saja, barusan terjadi ketidakstabilan eksekutif antara Purbaya dengan Trenggono. Lihat, mereka masih dalam satu kabinet saja tidak bisa koordinasi,” ujar Tiyo, merujuk pada konflik terbuka di lingkar kekuasaan.
Baca juga: Tyas dan Suami Terancam! DPR Dukung Langkah Purbaya Tutup Pintu Rezeki Alumnus LPDP yang Berkhianat
Syarat ketiga yang paling mencekam dalam imajinasi reformasi Tiyo adalah ancaman krisis ekonomi. Ia menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merespons soal utang negara yang terus membengkak.
Menurut Tiyo, penjelasan pemerintah yang menyebut bahwa penambahan utang dilakukan untuk menghindari krisis seperti 1998 justru memperkuat sinyal bahaya.
Jika negara harus terus berutang untuk bertahan, maka krisis bukan lagi kemungkinan, melainkan sesuatu yang sedang ditunda.
Tiyo melihat satu hal yang sering disalahartikan oleh penguasa: diamnya rakyat. Selama ini, masyarakat Indonesia dinilai sabar, bahkan terlalu sabar dalam menerima kebijakan yang menyakitkan.
Namun justru di situlah, menurutnya, letak bahaya terbesar bagi rezim.
Ia mencontohkan gejolak penolakan kenaikan pajak di Pati, Jawa Tengah, sebagai bukti bahwa kesabaran kolektif bisa berubah menjadi ledakan kemarahan ketika ambang batas terlampaui.
“Pemerintah harus takut pada rakyat yang sabar. Justru mereka yang sabarlah kemarahannya menakutkan,” tegas Tiyo.
Fenomena pembangkangan warga yang memboikot pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah juga ia baca sebagai sinyal akumulasi kemuakan dan frustrasi publik. Ketika pemantik kecil muncul, kekacauan bisa terjadi.
Baca juga: Ketua BEM UGM Terancam Dipolisikan Terkait Penggelapan Dana, Sang Ibu Jadi Sasaran Teror Psikologis!
Seluruh kegelisahan itulah yang menjadi latar belakang kritik tajam Tiyo terhadap penguasa. Salah satu yang paling lantang ia suarakan adalah kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia plesetkan menjadi “Maling Berkedok Gizi.”
Menurut Tiyo, program tersebut membebani keuangan negara yang bersumber dari pajak rakyat. Dampaknya tidak kecil, terutama ketika anggaran pendidikan justru ikut terpangkas.
Baginya, MBG bukan sekadar kebijakan, melainkan simbol dari salah arah prioritas negara.
Tiyo sepenuhnya sadar bahwa kritik yang ia lontarkan bukan tanpa risiko. Teror, tekanan, dan intimidasi menjadi konsekuensi yang telah ia perhitungkan sejak awal.
Namun, ia memilih bertahan pada satu keyakinan pribadi sebuah kredo yang menjadi napas perjuangannya:
semakin ditekan semakin melawan, semakin diteror semakin gacor.
Dalam imajinasinya, reformasi bukanlah tujuan, melainkan peringatan. Sebuah alarm keras bagi negara agar berbenah, sebelum sejarah kembali menuntut harga yang jauh lebih mahal.
***
(TribunTrends/TribunBanyumas)
