Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda
TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Ketua Pemuda Gereja Baptis West Papua, Akia Wenda, menyoroti pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai belum berjalan maksimal, khususnya di wilayah Papua dan Papua Pegunungan khususnya.
Padahal kedua program tersebut menyerap dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk MBG, ia menyebut nilainya mencapai sekitar Rp71 triliun. Sementara Koperasi Merah Putih memperoleh dukungan dana dari skema pemberdayaan ekonomi desa yang bersumber dari APBN dan sebagian APBD. Namun, ia menilai rincian penggunaan anggaran belum sepenuhnya transparan dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
MBG dan Koperasi Merah Putih disebut sebagai program yang lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dipromosikan sebagai bagian dari agenda besar penguatan gizi nasional dan pemberdayaan ekonomi desa.
Baca juga: Masyarakat Lanny Jaya Tolak PLT dan Minta Pilkakam Sesuai Ketentuan Masa Jabatan 8 Tahun
Namun, Akia menilai program tersebut masih sangat baru dan belum matang secara perencanaan maupun pengawasan. Ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan jika tidak disertai mekanisme kontrol yang ketat. Ia juga menyinggung kekhawatiran publik bahwa program tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang kontestasi 2029.
“Efisiensi anggaran besar-besaran dipertanyakan ketika dua program besar ini berjalan bersamaan. Seperti bayi yang baru lahir, mestinya dikaji dan disempurnakan dulu agar tidak menjadi beban negara,” ujarnya kepada Tribun-Papua.com. Jumat, (27/02/2026).
Pelaksanaan di Papua Dinilai Tidak Merata
Di Papua Raya, Akia menilai implementasi MBG belum menjangkau seluruh sekolah secara adil. Ia menyebut adanya pengurangan kuota makan bergizi serta sekolah-sekolah di pedalaman yang belum menerima manfaat program, terutama yang jauh dari akses transportasi darat.
Baca juga: Benny Wenda Desak Pemimpin Pasifik Tekan Indonesia, Soroti Operasi Militer di Puncak
“Program lebih banyak terlihat di sekolah-sekolah pusat kota. Sementara di pedalaman, yang justru membutuhkan, belum merasakan dampaknya,” katanya.
Kondisi serupa, lanjutnya, terjadi pada Koperasi Merah Putih. Ia mengungkapkan adanya pemangkasan anggaran desa, tetapi masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari koperasi tersebut. Secara administratif, dokumen program tersedia, namun pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal.
Akia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap pencairan dan penggunaan dana yang sudah direalisasikan. “Kalau anggaran sudah turun, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, publik tentu bertanya-tanya,” ujarnya.
Tantangan Transparansi dan Pengawasan
Hingga kini, pemerintah pusat menyatakan kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi akar rumput. Namun di daerah, khususnya Papua, tuntutan transparansi dan pengawasan independen terus menguat.
Baca juga: Pimpinan Pertamina Papua Maluku dan DPR RI Tinjau Kesiapan Energi di Manokwari
Sorotan terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih menjadi cermin penting bahwa program dengan anggaran besar memerlukan tata kelola yang akuntabel, distribusi yang merata, serta evaluasi berkala agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pertanyaan publik adalah sejauh mana dana yang digelontorkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat, dan siapa yang paling bertanggung jawab memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan.(*)
