TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Maraknya laporan kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia memicu alarm kewaspadaan.
Menanggapi hal tersebut benteng pertahanan bertajuk Simetris (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Strategis) bakal dihadirkan di DI Yogyakarta.
Bukan sekadar basis data biasa, sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) ini dirancang khusus untuk memantau keamanan konsumsi secara ketat, mulai dari lahan petani hingga sampai ke tangan siswa.
Dalam artian, menjadi semacam pusat kendali yang mengintegrasikan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) di Lumbung Mataraman dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
IT Development Simetris, Fajar Saptono mengungkapkan, selama ini pencatatan stok pangan seringkali dilakukan secara manual dan terpisah-pisah sehingga sulit untuk dipantau secara cepat jika terjadi masalah.
Namun, melalui teknologi yang diusungnya, data di tingkat kalurahan sampai hasil panen pekarangan warga praktis dapat terdigitalisasi secara real-time.
Baca juga: Gara-Gara Tercekik Rentenir, Pasutri Ini Kompak Gasak Tabung Gas di 8 Lokasi di Gunungkidul
"Ibu-ibu tani di Yogyakarta kini tidak hanya mencangkul, tapi juga menginput data produksi seperti cabai, sayuran, dan telur langsung ke sistem. KWT mengubah status ibu rumah tangga dari sekadar konsumen menjadi produsen sekaligus penjaga data pangan daerah," jelasnya, Jumat (27/2/2026).
Salah satu fitur unggulan yang menjadi senjata utama pencegahan keracunan adalah penerapan teknologi QR Code pada kemasan bahan pangan, yang memberikan jaminan ketertelusuran sangat mendalam.
Kata Fajar, setiap bahan pangan yang dipanen dari Lumbung Mataraman wajib ditempeli stiker QR Code sebelum dikirim ke dapur pengolahan.
"Saat di-scan, petugas dapat mengetahui asal KWT, lokasi lahan, tanggal panen, sampai masa kedaluwarsa bahan-bahan pangan tersebut," paparnya.
Kemudian, Simetris dibekali dengan Early Warning System (EWS) yang secara otomatis mampu mengidentifikasi lokasi persebaran makanan untuk segera ditarik secara real-time.
Selain metode penelusuran, pengelola SPPG juga bisa memantau proses memasak melalui CCTV berbasis AI guna menjamin higienitas para petugas dapur.
"Setiap unit pelayanan wajib menerapkan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Ini untuk memastikan suhu masak daging mencapai batas kritis di atas 75°C untuk membunuh bakteri berbahaya seperti Salmonella atau E. coli," ucapnya.
Sementara, RM Wahyono Bimarso dari Yayasan Biijana Paksi Sitengsu menyampaikan, bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Integrasi pasokan pangan lokal, seperti yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, sejauh ini sudah memasuki tahap pematangan untuk mendukung penuh program MBG.
Kemudian, melalui Simetris, pemerintah bertindak sebagai pembeli resmi (offtaker), yang memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus menjamin asupan gizi terbaik bagi siswa.
"Melalui integrasi ini, program MBG di DIY bukan hanya soal memberi makan, tetapi membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, sehat, dan transparan dari hulu ke hilir," urainya. (aka)