TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kelompok Kerja (Pokja) pada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengatakan Papua Barat sedang darurat kesehatan.

Pernyataan itu dilontarkan Ketua Pokja Papua Sehat BP3OKP di Papua Barat, dr Feliks Duwit, saat Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat.

Rapat yang diikuti anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Kabupaten (DPRK) se-Papua Barat itu berlangsung di Gedung Negara, Manokwari, Kamis (26/2/2026).

Menurut Feliks Duwit, ada sejumlah indikator Papua Barat disebut "darurat kesehatan".

Pertama, angka kematian orang asli Papua (OAP) terbilang tinggi. Begitu pula angka kematian ibu (343) dan angka kematian anak (37,06 persen).

"IPM Papua Barat (termasuk di bidang kesehatan) terlihat bagus karena ada kontribusi dari warga nusantara (non OAP)," katanya.

penyebab tingginya angka kematian, ucapnya, antara lain kurangnya pengetahuan hidup sehat serta sarana dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai.

Baca juga: Paul Baru Minta BP3OKP Libatkan Semua Pihak Dalam Bertugas

Terutama di kampung-kampung terpencil, tak ada transportasi umum yang bisa membantu warga menuju fasilitas kesehatan (faskes) yang jauh.

Kedua, malfungsi pelayanan kesehatan. Menurut Feliks Duwit, idealnya tiap Puskesmas memiliki sembilan dokter dan tiap faskes punya satu dokter.

"Faskes di daerah terpencil masih tak punya dokter," katanya.

Ia juga menyatakan kebijakan bidang kesehatan di Papua Barat masih project oriented.

"Bangun gedung bagus, tapi air dan listrik tidak ada, dokter tak ada. Lebih dari 50 persen faskes belum fungsional," ujar Feliks Duwit.

Ketiga, ketiadaan telemedice, pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi (aplikasi, panggilan video, telepon)

"100 persen faskes di Papua Barat belum memiliki telemedicine," katanya.

Layanan ini, ucapnya, penting untuk menghadapi keadaan darurat saat dokter tidak ada di faskes.

Baca juga: Hadirkan BP3OKP, Pemkab Kaimana Gelar FGD Tentang RAPPP 2025-2029

Keempat, minimnya dokter spesialis, termasuk yang berstatus OAP. Feliks Duwit menyebut hanya 10 dokter OAP di Papua Barat.

Kelima, banyak faskes termasuk Puskesmas yang belum memiliki data base.

"Pokja Kesehatan di BP3OKP Papua Barat mendorong untuk mengaudit total semua Puskesmas," ujarnya.

Empat Pokja

Ketua BP3OKP di Papua Barat, Irene Manibuy, menyebut ada empat pokja di BP3OKP.

Keempatnya adalah Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Pokja Polkuham.

Menurutnya, Pokja Polkuham ditambahkan BP3OKP bersama (eks) Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

"Tanpa keamanan dan kedamaian, tidak ada pembangunan yang lancar," ujar Irene Manibuy.

Semua pokja itu bekerja untuk mencapai visi Papua andiri, sejahtera, dan berkeadilan sesuai rencana induk 20 tahun percepatan pembangunan Papua.