SURYA.co.id, SURABAYA - Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan dukungannya terhadap penguatan fungsi Balai RW di Surabaya.
Tidak hanya sebagai tempat berkumpul warga, Balai RW juga didorong menjadi pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan di tingkat lingkungan.
Dukungan tersebut disampaikan saat menyerap aspirasi warga RW 7 Kelurahan Kertajaya Surabaya, Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen.
Baca juga: Posko THR Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Ini Cara Lapor Jika Tak Cair
“Saya berusaha untuk menyerap aspirasi warga Kelurahan Kertajaya, di RW 7, di RT 1 sampai 6. Alhamdulillah, dengan banyaknya amanah yang diberikan dari daerah ini, saya ingin menyerap semua aspirasi yang diinginkan oleh warga. Terutama juga sebagai pertanggungjawaban saya sebagai anggota DPR RI yang sudah menjadi wakil daripada beliau-beliau itu,” ujar Bambang Haryo kepada SURYA.co.id, Rabu (25/2/2026)..
Salah satu poin yang mengemuka adalah optimalisasi Balai RW dan Balai RT agar memiliki fungsi lebih luas.
Selain sebagai ruang pertemuan warga, Balai RW diharapkan bisa menjadi pusat layanan dasar masyarakat.
Bambang Haryo menilai, penguatan peran Balai RW tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut politisi Gerindra tersebut, pemberdayaan masyarakat dari lapisan terbawah memang menjadi prioritas.
“Terkait dengan program Pak Prabowo ini, tentu hal-hal yang berhubungan dengan kewilayahan seperti Balai RW, Balai RT, dan sebagainya memang menjadi perhatian. Rupanya masyarakat juga paham apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” kata Bambang Haryo.
Di Surabaya, pelayanan kesehatan memang berbasis pendekatan kewilayahan melalui program 1 RW 1 nakes (R1N1).
Selain itu, Balai RW juga dapat dimanfaatkan untuk program “Sinau Bareng” sebagai ruang belajar bersama anak-anak maupun remaja di lingkungan setempat.
Balai RW juga bisa difungsikan sebagai pusat pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara lebih dekat dan cepat.
Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai.
Dengan demikian, kebijakan dari pusat akan sejalan dengan program di daerah.
"Program dari pemerintah pusat tentu harus diterjemahkan dan dijalankan sampai ke tingkat bawah. Kalau daerah bergerak selaras, maka manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jatim 1 (Surabaya–Sidoarjo) tersebut.
