TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana) mempertegas komitmennya dalam mempercepat pembangunan Kawasan Rebana sebagai motor penggerak ekonomi baru di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan kemitraan strategis yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga mitra internasional. 

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan sejumlah naskah kerja sama dan  deklarasi bersama yang dilaksanakan di Gedung Sate, Bandung, pada Kamis (26/2/2026). 

Agenda ini menjadi sinyal kuat bahwa Kawasan Rebana siap memasuki fase eksekusi yang lebih masif dan terintegrasi.

Pengembangan  Kawasan Rebana diarahkan secara terkoordinasi, memiliki dukungan politik yang solid, serta  didukung oleh tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.

Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai  pusat pertumbuhan ekonomi baru Jawa Barat yang berbasis industri, logistik, dan konektivitas  regional–global. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Kawasan Rebana memiliki keunggulan  strategis dari sisi lokasi dan infrastruktur pendukung.

Kawasan ini terintegrasi dengan jaringan  jalan tol utama, pelabuhan laut dalam, serta bandara internasional yang menjadi prasyarat utama  bagi pengembangan industri dan logistik berskala besar. 

“Rebana itu kawasan yang paling strategis, terintegrasi dengan Tol Cisumdawu, Tol Cipali, nanti  ada Tol Patimban. Ada Pelabuhan Patimban dan juga Bandara. Mudah-mudahan ada rejekinya,  banyak yang bangun industri. Saya melihat sudah mulai banyak dengan pendekatan yang  dilakukan saat ini,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi. 

Kepala Pelaksana BP Rebana, Helmy Yahya, menyampaikan bahwa arah pengembangan  Kawasan Rebana mulai menunjukkan hasil konkret.

Pada tahun 2025, realisasi investasi di  Kawasan Rebana mencapai Rp36,67 triliun, atau tumbuh sebesar 56 persen dibandingkan tahun  2024.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek  kawasan dan efektivitas pendekatan kolaboratif yang dijalankan. 

“Saya mohon dukungan warga Jawa Barat karena ini PR berat. Potensi kita luar biasa, tapi  pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Semoga proyek Rebana inilah yang bisa menyerap  tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi,” ujar Helmy Yahya. 

Dampak terhadap indikator makro ekonomi kawasan juga menunjukkan tren positif.

Dalam lima  tahun terakhir, tingkat pengangguran di wilayah Rebana konsisten menurun. Pertumbuhan  ekonomi kawasan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat maupun nasional, 

“Bila pertumbuhan angka-angka makro di sebuah kawasan menunjukkan perbaikan dan  pertumbuhan lebih cepat dari provinsi dan nasional, maka daerah itu akan menjadi motor  ekonomi baru,” ujar Helmy. 

Kawasan Rebana sendiri mencakup tujuh kabupaten/kota, yakni Subang, Majalengka,  Sumedang, Indramayu, Kuningan, Cirebon, dan Kota Cirebon. Pada kesempatan tersebut,  Gubernur Jawa Barat bersama para Bupati/Wali Kota yang hadir menandatangani Kesepakatan  Bersama tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rebana sebagai landasan  komitmen penyelarasan kebijakan dan perencanaan lintas wilayah, sehingga memberikan  kepastian bagi investor dalam jangka menengah dan panjang.

Dua kepala daerah yang belum  dapat hadir, yakni Bupati Subang dan Wali Kota Cirebon, akan menindaklanjuti melalui  mekanisme sirkuler. 

Komitmen tersebut diperkuat melalui Deklarasi Bersama antara Kepala Pelaksana BP Rebana  dan para Bupati/Wali Kota di Kawasan Rebana yang menegaskan penguatan peran masing masing pihak dalam mendukung pembangunan kawasan. Deklarasi ini menjadi penanda  kepemilikan bersama terhadap agenda pembangunan Kawasan Rebana, dengan BP Rebana  berperan sebagai orkestrator dan fasilitator utama. 

Dari sisi penguatan tata kelola investasi, Gubernur Jawa Barat menandatangani Kesepakatan  Bersama dengan PT BDO Konsultan Indonesia, salah satu firma jasa konsultansi terkemuka  dunia, mengenai Penguatan Investasi dan Tata Kelola Berkelanjutan di Kawasan Rebana.

Kerja  sama ini diharapkan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Rebana dalam  penerapan industri berkelanjutan, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta  penguatan promosi investasi. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Thano Tanubrata selaku  Direktur Utama PT BDO Konsultan Indonesia. 

Pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor kunci daya saing kawasan juga diperkuat  melalui Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dan PT Daya5 Rekrutmen,  perusahaan human resources dengan pengalaman panjang dalam pengembangan talenta.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan  industri, sekaligus meningkatkan serapan tenaga kerja lokal. Kerja sama ditandatangani oleh  Daniel Siemon Tumiwa selaku Direktur PT Daya5 Rekrutmen 

Selain itu, BP Rebana memperluas jejaring internasional melalui Deklarasi Bersama dengan  Hangzhou Qiantang Center for Contemporary Internationalization Studies (QTCCIS). QTCCIS  merupakan lembaga kajian dan layanan internasional yang berdiri pada November 2023,  menginisiasi Zhejiang–Indonesia Service Center untuk mendukung investasi dan kerja sama  ekonomi di Indonesia. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Teng Ling Jian selaku Direktur  QTCCIS.

Langkah ini membuka peluang penguatan promosi investasi, pertukaran pengetahuan,  serta pengembangan kemitraan global yang mendukung internasionalisasi Kawasan Rebana. 

Melalui penguatan kemitraan strategis ini, BP Rebana menegaskan perannya sebagai fasilitator  dan orkestrator pembangunan kawasan, sekaligus memberikan kepastian arah, komitmen, dan  kolaborasi bagi investor dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,  berkelanjutan, dan berdaya saing global.