TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang kritik seputar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin kencang.
Fenomena yang mencuat belakangan ini adalah menampilkan video atau foto menu MBG yang diterima siswa.
Menu yang dianggap tak sesuai dengan gizi ataupun harga yang disampaikan pemerintah, sontak langsung ramai dan viral.
Aksi mengkritisi menu MBG secara langsung juga terjadi. Setidaknya terjadi dua aksi massa yang mengkritik menu MBG pada Jumat (27/2/2026) siang.
Pertama menyasar SPPG Tlogowungu 1, Kabupaten Pati, Jawa Timur. Kemudian aksi massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang melakukan demo di gedung DPRD.
Baca juga: TERBARU Kebijakan BGN, Dadan Hindaya: Tiap SPPG Diberi Rp500 Juta per Hari untuk MBG
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu menggelar aksi di depan SPPG Tlogowungu 1, Jumat siang (27/2/2026).
Warga mempertanyakan menu program MBG yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran dari pemerintah.
Demo dilakukan oleh Warga Tlogowungu karena ketidakpuasan dalam bekerja yang dilakukan SPPG Tlogowungu 1.
Dikutip dari Kompas.com, ada tujuh orang yang melakukan aksi tersebut. Aksi dimulai di depan GOR Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu.
Usai menyampaikan orasi singkat, warga bergerak menuju SPPG Tlogowungu 1 untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala satuan pelayanan.
Aksi yang awalnya diikuti tujuh orang itu sempat menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan Pati–Tlogowungu.
Sejumlah warga terlihat berhenti untuk menyaksikan bahkan mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel.
Koordinator aksi, Muhammad Ali Sobbri, menyampaikan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada siswa hanya berupa satu buah jeruk kecil, empat butir telur puyuh, dan satu roti kering.
Menurutnya, paket tersebut jika dihitung berdasarkan harga pasaran hanya bernilai sekitar Rp 5 ribu.
“Menu yang dibagikan ke anak-anak katanya Rp 8 ribu. Tapi kami buktikan di lapangan, itu hanya sekitar Rp 5 ribu. Sisa Rp 3 ribu itu ke mana?” ujarnya.
Selain soal harga, pihaknya juga mengaku menerima laporan dari siswa terkait kualitas buah yang dibagikan.
“Kami dapat konfirmasi ada jeruk yang busuk. Lalu ketika kami minta dihadirkan ahli gizi, kenapa tidak ada? Seharusnya ahli gizi standby untuk memastikan makanan itu layak atau tidak,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada perbaikan maupun penjelasan yang jelas, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar.
Baca juga: GEGARA Menu MBG Jeruk-Singkong-Tahu Bakso Diunggah ke Medsos, SPPG di Bojonegoro Lapor Polisi
Tanggapan Pihak Dapur MBG
Kepala SPPG Tlogowungu 1, Fikky Adrian Listyanto, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan dari masyarakat.
Terkait anggaran, ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp 7.900 per paket.
“Itu pagunya Rp 7.900. Kami tidak meninggikan HET. Semua sudah sesuai aturan Disperindag dan pertanggungjawaban kami sesuai regulasi,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa SPPG Tlogowungu 1 melayani 35 sekolah dan masih dalam proses pendistribusian saat aksi berlangsung.
Namun, demi menghormati warga dan media, pihaknya sempat menghentikan operasional sementara.
Terpisah, Kapolsek Tlogowungu, Iptu Mujahid, mengatakan aksi berjalan aman dan kondusif.
“Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Kegiatan berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.
Baca juga: Usai PDIP Bongkar Data Anggaran MBG, Seskab Teddy: Sudah Disetujui DPR, Ketua Banggarnya dari PDIP
Sementara itu, aksi demonstrasi massa dari PMII Bulukumba di gedung DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), berakhir ricuh.
Massa aksi menyoroti dugaan manipulasi anggaran atau mark up pada program MBG di wilayah setempat.
PMII mengklaim menemukan bukti percakapan terkait manipulasi harga bahan pokok secara sistematis antara supplier dan mitra pengelola.
Bukti tersebut menunjukkan adanya perintah untuk menaikkan harga di nota pembelian dari harga aslinya sebelum masuk ke SPPG.
Dugaan mark up juga ditemukan pada komoditas beras dan daging ayam yang harganya dinaikkan di nota dibandingkan harga pasar.
Temuan di lapangan menunjukkan menu makan siang di salah satu sekolah hanya terealisasi sekitar Rp 7.000.
Mahasiswa menuntut DPRD Bulukumba segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap seluruh mitra pengelola MBG.
PMII mendesak pemberhentian koordinator wilayah (korwil) mitra yang dianggap tidak becus dalam mengawasi jalannya program ini.
Aksi unjuk rasa sempat memanas hingga terjadi saling dorong antara massa dan aparat keamanan. (*)
