SURYA.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Setelah muncul keluhan publik terkait menu dan porsi makanan, Pemkab Lamongan menggelar evaluasi menyeluruh demi memastikan program nasional tersebut benar-benar layak, aman, dan sesuai standar gizi.
Menurut pantauan SURYA.co.id, evaluasi berlangsung di Ruang Gadjah Mada, lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (26/2/2026), dengan melibatkan sekretaris daerah, koordinator kecamatan, TNI-Polri, serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul viralnya aksi warga yang mengembalikan jatah MBG ke SPPG.
Menu dan jumlah makanan dinilai tidak sepadan dengan anggaran pemerintah, sehingga memicu sorotan luas di media sosial.
Pemkab Lamongan menilai dinamika tersebut sebagai peringatan awal bahwa pengawasan pelaksanaan MBG tidak boleh longgar, terlebih program ini menyasar anak-anak dan menjadi prioritas nasional.
Ketua Satgas MBG sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, menekankan bahwa MBG bukan program biasa yang bisa dijalankan setengah hati.
“Karena ini pertama kali dilaksanakan, sebagai pelaksana harus punya komitmen yang kuat. Jangan menyederhanakan persoalan kualitas, " tandasnya.
Ia mencontohkan, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada persepsi publik.
“Dicontohkan, semisal ada 3.000 telur, kalau ada satu saja yang jelek, itu bisa menjadi perhatian publik.”
Menurut Nalikan, kualitas makanan tidak hanya dinilai dari rasa dan kandungan gizi, tetapi juga dari tampilan visual dan kesesuaian harga.
Baca juga: Imbas Emak Emak Wali Murid di Lamongan Kembalikan Menu MBG, Seluruh Kepala SPPG Dipanggil Pemkab
“Bentuk harus baik, gizinya juga harus baik. Kelihatannya kecil, tapi kalau harganya dihitung secara keseluruhan tak sesuai, dampaknya luar biasa. Buah pun harus baik, kalau kurang baik harus ditolak,” katanya.
Pemkab juga menyoroti dampak inflasi menjelang Ramadan, yang biasanya memicu kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah.
" Jika hasil survei memang naik, maka harus disesuaikan supaya tetap fair,” jelasnya.
Nalikan meminta seluruh penyelenggara MBG tidak meremehkan potensi masalah kecil.
“Pernah kejadian, walaupun hanya satu kasus, tapi diangkat dan menjadi opini masyarakat.”
"Maka semua harus saling peduli dan mengecek sebelum didistribusikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak harus benar-benar aman, mengingat kondisi daya tahan tubuh yang berbeda-beda, serta mendorong penggunaan bahan baku yang tidak mudah rusak.
Dalam evaluasi tersebut, aspek legalitas SPPG juga menjadi perhatian utama.
Nalikan meminta seluruh perizinan segera dirampungkan dan dipublikasikan secara terbuka.
"Kalau ada wartawan atau masyarakat yang ingin tahu tinggal melihat saja," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, dr Chaidir Annas, memaparkan kondisi perizinan SPPG saat ini.
“Dari total SPPG yang ada, 103 telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 17 masih dalam proses perizinan, dan 16 lainnya belum memiliki izin karena masih dalam tahap pembangunan.”
Ia juga menekankan penyesuaian porsi makanan agar sesuai standar penerima manfaat.
“Kami sanggup merespons sesuai dengan harapan,” ujarnya.
Koordinator Kecamatan Turi, Ahmad Arif Fatoni, mengakui kenaikan harga bahan baku turut memengaruhi kualitas makanan di lapangan.
Sementara Koordinator SPPG Soko, Glagah, Ahsanul Khizam, menilai pelaksanaan MBG selama ini berjalan normal.
“Menu MBG selama ini tidak ada masalah, wajar-wajar saja. Kalau ada satu dua buah yang dinilai kurang bagus, itu tidak bisa digeneralisasi,” ujarnya.
Perwakilan Polres Lamongan menegaskan bahwa program MBG tidak akan merugi jika dijalankan sesuai aturan.
“Ini uang negara yang sudah diperhitungkan. Berpikirlah itu anak-anak kita sendiri. Jangan sampai sakit karena makanan. Bayangkan itu anak kita sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap bahan wajib melalui pengecekan ketat, dan menu dapat disesuaikan jika bahan tertentu sulit diperoleh, tanpa mengurangi porsi maupun nilai gizi.
Di akhir evaluasi, Mohammad Nalikan menegaskan tiga aspek utama yang wajib dijaga dalam pelaksanaan MBG, kualitas gizi, tampilan makanan yang sesuai karakter masyarakat, dan keamanan pangan untuk mencegah keracunan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan KDMP serta peran aktif camat dan koordinator kecamatan.
"Para koordinator kecamatan harus intens berkoordinasi dengan camat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, " ujarnya.
Khusus selama Ramadan, pendistribusian MBG diminta memperhitungkan waktu agar tepat sasaran dan kualitas tetap terjaga.
Pemkab Lamongan berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan agar MBG benar-benar memberi manfaat optimal bagi anak-anak penerima di Lamongan.
Sebelumnya, publik Lamongan dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan aksi sejumlah emak-emak wali murid mengembalikan paket MBG.
Video tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik.
Aksi penolakan terjadi pada hari pertama sekolah di bulan Ramadan.
Paket makanan dinilai tidak layak dan dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Salah satu lokasi yang diduga menjadi titik protes adalah SPPG Blawi, Kecamatan Karangbinangun.
Para wali murid mendatangi lokasi sambil membawa kembali wadah makanan sebagai bentuk kekecewaan.
Dalam rekaman video yang beredar, seorang wali murid menyampaikan kritik keras terhadap kualitas menu pendamping.
“Ini kulit kentangnya tidak dikupas. Bahkan di rumah saja masih ada . Soalnya anggaran 15 ribu kok hasilnya begini,” ujar salah satu wali murid saat menyerahkan kembali paket makanan tersebut kepada petugas, Senin (23/2/2026).
Berdasarkan pantauan SURYA.CO.ID, keluhan serupa tidak hanya muncul di Karangbinangun.
Protes juga terdengar dari Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Sukodadi.
Di wilayah tersebut, paket MBG dilaporkan hanya berisi satu buah pisang, satu butir telur, satu kotak susu, dan satu jenis jajanan.
Komposisi ini dinilai jauh dari standar makan bergizi yang diharapkan bagi anak sekolah.
Menanggapi situasi tersebut, Mohammad Nalikan yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Lamongan menyatakan bahwa laporan ketidakpuasan masyarakat telah diterima dan ditindaklanjuti.
“Laporan sudah saya terima dari beberapa kecamatan. Tim kami sudah melakukan pengecekan di lapangan dan masalah ini telah kami laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan kewenangan tugas satgas,” ujar Nalikan.
Pelibatan Badan Gizi Nasional menandai keseriusan Pemkab Lamongan dalam memastikan polemik MBG tidak berlarut dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.
