Sorotan terhadap dirinya bukan hanya karena ia merupakan istri Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, melainkan juga akibat gaya penampilannya yang mencuri perhatian serta laporan kekayaannya yang bernilai sangat besar.
Di tengah derasnya kritik terhadap kebijakan sang gubernur, terutama terkait polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar, perhatian masyarakat meluas hingga mengarah pada figur Sarifah yang dinilai memiliki eksistensi kuat di ruang publik.
Aktivitas kesehariannya kerap ia bagikan melalui akun Instagram pribadi, yang kemudian menjadi etalase citra diri sekaligus ruang interaksi dengan warganet.
Dalam berbagai unggahan tersebut, Sarifah sering tampil dengan balutan gaun panjang bermotif floral yang dipadukan perhiasan mencolok dan topi lebar, menghadirkan kesan klasik sekaligus glamor.
Pilihan busana yang berani itu memunculkan beragam komentar, bahkan tak sedikit pengguna media sosial yang menyandingkan penampilannya dengan bangsawan Eropa atau perempuan Belanda era kolonial.
Baca juga: Prabowo Nekat Mau Ke Teheran, Hikmahanto: Sebaiknya Tidak Sekarang, Tak Akan Diterima
Baca juga: Iran Akan Balas Kematian Ayatollah Khamenei dan Buat AS-Israel Menyesal
Keunikan gaya tersebut menjadikan Sarifah sebagai figur yang hampir selalu menarik perhatian di linimasa, baik dalam konteks pujian maupun kritik.
Namun, sorotan publik tak berhenti pada soal penampilan semata, sebab statusnya sebagai pejabat negara turut mengundang perhatian terhadap laporan kekayaan yang ia sampaikan.
Sebagai penyelenggara negara, Sarifah tercatat melaporkan hartanya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasarkan data per 22 Maret 2025 untuk periode pelaporan tahun 2024, total kekayaan bersihnya tercatat mencapai Rp 166.519.280.429.
Rincian laporan tersebut menunjukkan bahwa aset tanah dan bangunan menjadi komponen signifikan dengan nilai sekitar Rp 26,5 miliar.
Properti tersebut terdiri atas lima bidang yang tersebar di Jakarta Selatan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara, dengan nilai tertinggi berada di Jakarta Selatan mencapai Rp 15 miliar.
Pada kategori alat transportasi dan mesin, ia melaporkan kepemilikan tiga kendaraan dengan total nilai Rp 250 juta.
Kendaraan tersebut meliputi Suzuki X-Over tahun 2007, Honda Freed tahun 2008, dan Honda CRV tahun 2010.
Komponen kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp 28 miliar.
Selain itu, pos harta lainnya tercatat bernilai Rp 224 miliar.
Di sisi kewajiban, Sarifah juga melaporkan utang sebesar Rp 112,6 miliar, sehingga setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaan bersihnya berada di kisaran Rp 166,5 miliar.
Riwayat kehidupannya menunjukkan bahwa Sarifah lahir di Balikpapan pada 1 Januari 1981, memperlihatkan kedekatan historis dengan Kalimantan Timur.
Sebelum memasuki panggung politik, ia dikenal sebagai pengusaha yang memimpin PT Barokah Agro Perkasa selama hampir sepuluh tahun, terhitung sejak 2014 hingga 2023.
Langkah politiknya mencapai babak baru saat ia resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Golkar.
Pencalonannya berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, menggantikan posisi sang suami yang memilih maju dalam kontestasi pemilihan gubernur.
Di internal partai, ia juga dipercaya memimpin Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kalimantan Timur, memperlihatkan peran strategisnya dalam organisasi.
Kegiatan sosial turut menjadi bagian dari kiprahnya di luar parlemen.
Ia mendirikan komunitas Bestie Sarifah Suraidah (BSS) yang bergerak dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.
Selain itu, melalui Harum Center Foundation, ia menginisiasi program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, serta kegiatan kemanusiaan yang berfokus di Kalimantan Timur.
Di tengah berbagai aktivitas tersebut, polemik yang melibatkan suaminya kembali menyeret namanya ke dalam pusaran perhatian publik.
Kontroversi bermula dari rencana pengadaan mobil dinas operasional gubernur di Jakarta dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar.
Dalam pernyataan terbuka pada Selasa (24/2/2026), Rudy Masud menolak jika harus menggunakan kendaraan kelas menengah dan menyebut tidak ingin masyarakat Kalimantan Timur dipandang rendah.
Berdasarkan data sistem Inaproc Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kendaraan yang diproses merupakan SUV hybrid mewah berkapasitas mesin 2.996 cc dengan tenaga 434 HP serta dukungan motor listrik 140 kW.
Kebijakan tersebut memicu aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi GERAM) pada Senin (23/2/2026).
Menanggapi kritik yang berkembang, Rudy Masud meminta masyarakat tidak berprasangka negatif terhadap kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum tersedia mobil dinas Pemprov Kaltim di Jakarta untuk mendukung aktivitas pemerintahan di ibu kota.
Dasar hukum pengadaan itu, menurutnya, merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.
Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang utama Indonesia seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, sebagai etalase Indonesia, fasilitas operasional di Jakarta perlu disesuaikan dengan representasi daerah.
Dinamika yang berkembang memperlihatkan bahwa figur pendamping kepala daerah kini tak lagi berada di balik bayang-bayang kekuasaan.
Eksposur gaya hidup, laporan kekayaan, kiprah politik, hingga aktivitas sosial menjadi elemen yang membentuk persepsi publik secara menyeluruh.
Dalam konteks demokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, nama Sarifah Suraidah Abidien Harum pun ikut berada dalam pusaran penilaian masyarakat terhadap citra dan praktik kekuasaan di daerah.
