TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat merilis laporan realisasi belanja pemerintah provinsi periode 2022-2025.

Berdasarkan data terbaru, porsi anggaran terbesar dalam struktur belanja daerah masih didominasi kelompok Belanja Operasi, khususnya belanja pegawai serta barang dan jasa.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengungkapkan alokasi untuk Belanja Operasi terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. 

Pada proyeksi tahun 2025 (angka outlook), nilai Belanja Operasi menembus angka Rp 1,61 triliun dari total keseluruhan belanja daerah yang sebesar Rp 2,08 triliun.

Baca juga: Pemkab Mamuju Tetapkan Zakat Fitrah 2026, Nominal Sesuai Jenis Beras

Baca juga: Pemprov dan DPRD Sulbar Tinjau Lokasi Kebakaran di Galung Tuluk, Pastikan Bantuan Cepat Tersalurkan

"Jika kita bedah postur anggaran Sulawesi Barat, komponen terbesar memang dialokasikan untuk operasional pemerintahan. Di tahun 2025, porsinya mencapai sekitar 77 persen dari total belanja daerah," ujar Suri Handayani dalam laporan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2026, Minggu (1/3/2026).

Dalam kelompok Belanja Operasi tersebut, komponen Belanja Pegawai menjadi penyerap anggaran paling tinggi. 

Tercatat, alokasi untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) ini terus membengkak dari Rp 606,6 miliar pada tahun 2022, menjadi Rp 731,6 miliar pada 2024, dan diproyeksikan mencapai Rp 806,7 miliar pada tahun 2025.

Selain belanja pegawai, komponen Belanja Barang dan Jasa juga menyedot dana yang cukup besar, yakni diproyeksikan mencapai Rp 761,8 miliar pada tahun 2025.

"Kenaikan pada sektor operasional ini perlu menjadi perhatian agar selaras dengan peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat," tambah Suri.

Berbeda dengan belanja operasional yang terus meningkat, alokasi untuk Belanja Modal yang biasanya bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur fisik justru menunjukkan tren yang fluktuatif.

Pada tahun 2022, Belanja Modal sempat menyentuh angka Rp 547,5 miliar. Namun, angka tersebut terus menurun hingga titik terendah pada tahun 2024 sebesar Rp 215,1 miliar. 

Meski demikian, pemerintah provinsi kembali menaikkan alokasi Belanja Modal pada tahun 2025 menjadi Rp 290,2 miliar.

"Fluktuasi pada belanja modal sangat dipengaruhi oleh prioritas kebijakan daerah setiap tahunnya. Namun, kita berharap ke depan alokasi untuk pembangunan aset tetap bisa tetap terjaga untuk menstimulus ekonomi daerah," jelas Suri.

Selain belanja operasi dan modal, laporan tersebut juga mencatat adanya penurunan pada Belanja Transfer ke kabupaten/kota. 

Jika pada 2022 mencapai Rp 224,9 miliar, di tahun 2025 diproyeksikan turun menjadi Rp 172,8 miliar.

Secara keseluruhan, total realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 stabil di angka Rp 2,08 triliun, hampir menyamai angka realisasi pada tahun 2022 silam setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2024.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi