Oleh: Achmad Firdaus H.

Mahasiswa Doktor Hubungan Internasional dari University People’s Friendship of Russia

Peristiwa tragis yang mengguncang Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026, telah menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan kemapanan geopolitik global dalam sekejap. 

Di tengah hiruk-pikuk informasi yang sempat simpang siur mengenai nasib Presiden Masoud Pezeshkian, dunia kini dipaksa menatap masa depan yang dipenuhi kabut peperangan dan spekulasi ekonomi yang mencekam.

Fenomena ini terjadi tepat ketika politik luar negeri Indonesia berada di persimpangan kritis , di mana pemerintah gencar membangun citra sebagai broker kawasan melalui keterlibatan aktif di forum elite seperti Board of Peace pimpinan Donald Trump sejak Januari 2026 dan keanggotaan penuh di BRICS.

Secara domestik, hilangnya sosok Khamenei menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemungkinan besar akan mendorong pergeseran dari faksi ulama konservatif menuju dominasi militer di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam.

Transmisi kekuasaan ini diprediksi akan mengubah Iran menjadi negara keamanan yang lebih pragmatis namun agresif dalam kalkulasi murni menjaga eksistensi rezim. 

Langkah ini merupakan respons terhadap naked realism Amerika Serikat, sebuah pendekatan yang menurut riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) juga menjadi pendorong utama bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi di luar blok tradisional. 

Namun, di balik ambisi global tersebut, Global Diplomacy Index 2026 menunjukkan adanya pergeseran radikal dalam alokasi sumber daya diplomatik Indonesia yang berisiko memicu fenomena diplomatic overstretch yang selektif.

Kontradiksi nyata muncul ketika kita melihat betapa agresifnya Jakarta menghabiskan modal politiknya di panggung internasional.

Meskipun Indonesia tercatat sangat aktif di forum perdamaian global melalui Board of Peace pada awal tahun ini , data The Economist Intelligence Unit justru mencatat penurunan frekuensi pertemuan bilateral tingkat menteri dengan sesama negara tetangga di ASEAN pada kuartal pertama 2026. Ini adalah anomali strategis; ketika Indonesia sibuk menawarkan diri sebagai juru damai di kancah global, fondasi "rumah" sendiri di Asia Tenggara mulai menunjukkan keretakan.

Pengabaian terhadap urusan regional ini memiliki opportunity cost yang nyata, di mana inisiatif penting seperti penyelesaian krisis Myanmar dan sengketa Thailand-Kamboja justru berjalan di tempat karena absennya kepemimpinan Jakarta.

Dalam sepekan ke depan, Teheran diperkirakan akan mengonsolidasikan suksesi kepemimpinan melalui sidang darurat Majelis Ahli guna menghalangi narasi keruntuhan rezim. Strategi eskalasi bertahap melalui aktivasi seluruh elemen "Poros Perlawanan" akan menjadi ujian bagi stabilitas global.

Bagi Indonesia, krisis ini bukan hanya isu keamanan, tapi ancaman langsung terhadap kedaulatan ekonomi.

Meskipun perdagangan Indonesia dengan BRICS telah mencapai US$150 miliar pada 2024, pengaruh tersebut tidak akan mampu menyelamatkan ekonomi nasional jika pasar kawasan runtuh akibat ketidakstabilan global. 

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik di Selat Hormuz akan memberikan beban ganda bagi APBN dan memicu inflasi yang menekan daya beli masyarakat.

Tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto untuk krisis Iran adalah langkah berani untuk membuktikan kapasitas Indonesia sebagai global middle power.

Namun, merujuk pada prinsip New Regionalism, stabilitas struktural jangka panjang hanya bisa dijamin melalui penguatan fondasi regional. 

Daya tarik investasi ke Indonesia sangat ditentukan oleh persepsi stabilitas kawasan Asia Tenggara secara kolektif. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menjalankan konsep functional decoupling: tetap proaktif di kancah global melalui instrumen seperti Board of Peace, namun harus kembali menjadi primus inter pares di ASEAN untuk isu keamanan dan perdagangan intra-kawasan.

Pada akhirnya, wafatnya Ali Khamenei adalah katalisator bagi lahirnya tatanan dunia baru yang volatil.

Indonesia harus menyadari bahwa lompatan menjadi kekuatan global tidak mungkin tercapai jika "halaman rumah" sendiri berantakan. 

Keberhasilan Indonesia dalam menyeimbangkan peran sebagai mediator internasional dengan kepemimpinan regional di ASEAN akan menentukan apakah kita akan dihormati sebagai aktor strategis dunia, atau justru menjadi "macan ompong" yang gagah di panggung global namun tak lagi disegani di kandangnya sendiri