SURYA.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali mengejutkan dunia.
Di saat sirene rudal masih meraung di Tel Aviv dan Teheran dalam status siaga satu, Prabowo menyatakan kesiapannya terbang langsung ke Iran.
Sebuah langkah yang dipuji sebagai keberanian luar biasa, namun sekaligus dikritik sebagai manuver yang terlalu berisiko dan prematur.
Di tengah eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, keputusan ini menempatkan Indonesia pada panggung paling panas dalam diplomasi global.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo kerap menekankan prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”
Kini, prinsip itu tidak hanya diterapkan di lingkup regional, tetapi dibawa ke jantung konflik paling berbahaya di dunia.
Dengan menyatakan kesiapan menjadi mediator, Prabowo tampak ingin menggeser posisi Indonesia, dari sekadar penyuplai bantuan kemanusiaan menjadi aktor penentu perdamaian.
Langkah ini menandai perbedaan gaya dengan pendahulunya yang cenderung lebih berhati-hati dan bekerja di balik layar.
Bagi Prabowo, diplomasi bukan sekadar pesan normatif, melainkan aksi langsung, even jika risikonya tinggi.
Keraguan datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai momentum saat ini belum tepat.
“Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” kata Hikmahanto, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, upaya damai idealnya dilakukan ketika konflik telah berjalan cukup lama, saat para pihak membutuhkan mediator secara psikologis.
“Sebaiknya tunggu bila perang ternyata akan selesai untuk jangka waktu yang lama, karena saat itu juru damai dibutuhkan untuk menyelamatkan muka negara-negara yang berkonflik,” ujarnya.
Baca juga: Umrah di Tengah Perang Iran Vs Israel-AS, Ketua PD Muhammadiyah Trenggalek Ungkap Situasi Arab Saudi
Hikmahanto menambahkan, negara yang terlibat perang biasanya enggan mengakui kekalahan.
“Mereka tidak mau dikatakan kalah dan karenanya menerima proposal damai.”
Karena itu, ia memprediksi inisiatif Prabowo saat eskalasi baru terjadi akan menemui jalan buntu.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Namun dari sudut pandang kepemimpinan, justru di sinilah letak perbedaan Prabowo. Ia memilih bertindak saat situasi paling genting, bukan menunggu konflik mencapai titik jenuh.
Tantangan terbesar bukan hanya soal timing, tetapi juga arsitektur diplomasi.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga jalur komunikasi resmi hanya terbuka dengan Iran.
Dalam kondisi ini, mediasi berisiko dianggap sepihak.
Secara realistis, Indonesia mungkin membutuhkan mitra mediasi paralel, seperti Qatar atau Turki, yang memiliki akses ke Tel Aviv.
Tanpa saluran komunikasi ke kedua belah pihak, pesan damai Indonesia berpotensi terhenti di satu sisi konflik.
Akses langsung ke Tel Aviv menjadi krusial agar inisiatif Prabowo tidak dipersepsikan sebagai keberpihakan.
Pernyataan kesiapan Prabowo disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun X.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.”
Dunia boleh meragukan, tetapi sejarah diplomasi mencatat bahwa langkah out of the box kerap memecah kebuntuan.
Meski demikian, Prabowo tetap dituntut menyiapkan rencana cadangan jika Iran atau Israel menutup pintu dialog. Tanpa itu, keberanian bisa berubah menjadi risiko politik dan diplomatik.
Misi ke Teheran adalah ujian terbesar bagi Diplomasi Prabowo.
Berhasil atau tidak, Indonesia telah mengirim pesan kuat ke dunia, kita tidak lagi sekadar menonton sejarah, tetapi mencoba menulisnya, dengan seluruh nyali dan konsekuensinya.
