TRIBUNTRENDS.COM - Belakangan ini sorotan tajam mengarah pada Gubernur Kaltim Rudy Masud, termasuk soal gaya busana istrinya, Sarifah Suraidah, yang dinilai terlalu glamor.
Menanggapi hal ini, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, memberikan jawaban.
Sudarno meminta agar kritik dari masyarakat tidak menyeret ke wilayah personal.
Sebab menurutnya, gaya busana Sarifah memang sudah seperti itu sejak sebelum suaminya menjadi gubernur.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya.
Sudarno menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama.
Baca juga: Gaya Pakaian Sarifah Dikritik, Tim Gubernur Kaltim Sebut Tak Melanggar Aturan: Kritik Kinerjanya
Ia berharap kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah.
“Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba karena jabatan,” katanya.
Menyangkut tudingan dinasti politik, Sudarno menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum.
“Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak,” katanya.
Ia berpendapat bahwa persoalan ini lebih kepada wilayah etik dan keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu langsung.
“Kalau masyarakat tidak setuju, jangan dipilih. Tapi kalau dipilih dan menang, berarti itu pilihan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat.
Sudarno menyebut masukan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.
“Kami berterima kasih atas kritik. Itu vitamin bagi pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: Sarifah Istri Gubernur Kaltim Punya Utang Jumbo Meski Hartanya Ratusan Miliar, Gaya Bangsawan Eropa
Selain itu, Sudarno juga menanggapi kritik publik soal mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar yang dipakai Rudy Masud.
Menurut Sudarno, mobil itu direncanakan untuk menunjang aktivitas gubernur di lapangan sekaligus menerima tamu resmi negara.
Menurutnya, gubernur memiliki tugas menerima kunjungan pejabat kementerian, anggota DPR RI, hingga perwakilan kedutaan.
“Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya saat ditemui Kompas.com, Sabtu (28/2/2026) malam.
Sudarno menegaskan bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan.
Urusan detail seperti kapasitas mesin hingga model merupakan ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya.
Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid.
Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah.
“Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan.
Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan.
“Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya. (Tribun Trends/Kompas.com)
