TRIBUN-MEDAN.com - Polemik tentang pembelian mobil dinas jabatan gubernur senilai Rp 8,5 miliar akhirnya direspons Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pemprov Kaltim secara resmi memutuskan untuk membatalkan pengadaan mobil dinas gubernur.
Keputusan ini diambil setelah mendapatkan gelombang aspirasi dan masukan yang cukup masif dari masyarakat di Benua Etam.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mengatakan pembatalan ini telah melalui pertimbangan serius terhadap masukan publik.
Selain itu, pihak pemerintah menjamin bahwa ketiadaan unit baru tersebut tidak akan memengaruhi efektivitas pelayanan terhadap masyarakat.
“Kami menegaskan, keputusan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik berjalan maksimal dan fokus kami terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Rudy di akun Instagram-nya, Senin (2/3/2026).
Baca juga: SOSOK Sarifah Suraidah Istri Gubernur Kaltim Kini Disorot, Gaya Bak Noni Belanda, Hartanya Fantastis
Momentum pembatalan pengadaan mobil mewah ini juga dibarengi dengan penyampaian permohonan maaf dari Rudy kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur.
Dia menilai kritik yang masuk selama ini merupakan energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
Masukan dari berbagai elemen masyarakat dianggap sebagai vitamin untuk mewujudkan cita-cita menuju generasi emas.
“Di bulan yang penuh magfirah, teriring permohonan maaf kami terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat. Kritik yang membangun Insya Allah menjadi energi kami untuk mewujudkan Kaltim Sukses menuju generasi emas,” lanjut pernyataan tersebut.
Keputusan pembatalan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya untuk lebih responsif terhadap kritik terkait penggunaan APBD.
Rudy menyatakan bahwa keberanian mengambil keputusan bijak adalah ciri dari tata kelola yang baik.
“Pemerintah yang baik adalah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak,” tegasnya.
Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas operasional gubernur seharga Rp 8,5 miliar sempat memicu perdebatan luas di ruang publik karena nilai anggarannya yang dianggap fantastis.
Mobil dinas yang menjadi persoalan tersebut adalah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e.
Kendaraan mewah dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) itu diketahui baru saja melewati proses serah terima pada 20 November 2025 lalu.
Sejak serah terima, mobil tersebut masih berada di Jakarta dan belum dikirimkan ke daerah. (*)
