TRIBUNBENGKULU.COM - Dampak konflik antara Israel, Amerika Serikat dan Iran yang makin memanasterhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Serangan militer yang berlangsung sejak akhir pekan membuat harga minyak mentah dunia melonjak tajam.
Harga minyak Brent dilaporkan naik dari kisaran US$65 per barel pada awal Februari menjadi sekitar US$73 per barel.
Harga minyak Brent adalah harga acuan (benchmark) minyak mentah dunia yang berasal dari ladang minyak di Laut Utara.
Jadi, US$73 per barel kira-kira setara sekitar Rp1,23 juta per barel (kurs saat ini).
Bahkan, dalam skenario terburuk, harga minyak berpotensi menembus US$120 per barel seperti saat pecahnya perang Rusia-Ukraina.
Lonjakan harga energi ini tak lepas dari penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global.
Penutupan tersebut membuat distribusi energi terganggu dan meningkatkan ketidakpastian pasar.
Selain berdampak pada pasokan minyak, gangguan jalur pelayaran juga berpotensi menghambat arus perdagangan internasional.
Jika kapal-kapal harus memutar melalui jalur Afrika untuk menghindari kawasan konflik, biaya logistik global akan melonjak.
Dampaknya turut dirasakan negara-negara yang bergantung pada impor bahan baku dan energi, termasuk Indonesia.
Kenaikan harga minyak mentah berisiko memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika pemerintah tidak melakukan realokasi anggaran, tekanan fiskal dikhawatirkan semakin berat.
Di sisi lain, ruang penambahan utang dinilai tidak mudah di tengah sorotan lembaga pemeringkat internasional terhadap kualitas pengelolaan fiskal nasional.
Dari sisi pelaku usaha, lonjakan harga BBM akan berdampak langsung pada biaya operasional transportasi darat.
Komponen BBM disebut menyumbang sekitar 35 hingga 40 persen dari total biaya operasional truk. Jika harga solar naik 10 persen, ongkos angkut bisa terdongkrak hingga 3,5–4 persen.
Dalam skenario kenaikan 20 hingga 30 persen, ongkos logistik berpotensi naik hingga dua digit.
Kenaikan ongkos angkut ini pada akhirnya akan diteruskan ke harga barang, terutama komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
Risiko imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor pun sulit dihindari.
Asosiasi pengusaha juga mengingatkan potensi lonjakan premi asuransi pengiriman akibat meningkatnya risiko keamanan di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya kapal yang berani melintas bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan jasa angkut.
Dampak langsung dari eskalasi konflik ini diperkirakan mulai terasa dalam beberapa hari hingga dua atau tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan.
Mantan Duta Besar RI, Dino Patti Djalal menanggapi kesiapan Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator konflik Washington dan Iran.
Ia menilai gagasan terbang langsung ke Teheran untuk menawarkan mediasi bukan langkah yang realistis dalam situasi geopolitik yang memanas.
Menurutnya, wacana tersebut semestinya melalui pertimbangan matang sebelum disampaikan ke ruang publik.
"Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter (dipikirkan) dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ungkapnya dalam video di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu kemudian mengulas karakter kebijakan luar negeri Washington saat mengambil opsi militer.
Ia menekankan bahwa Amerika Serikat hampir tidak pernah membuka ruang mediasi pihak ketiga ketika sudah memutuskan menyerang musuhnya.
Faktor ego sebagai negara adidaya, menurutnya, menjadi penghalang utama bagi upaya penengahan.
"Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran," ungkapnya.
Ia juga mengungkap informasi yang diterimanya dari sejumlah kolega di Washington D.C. terkait dinamika politik domestik di Negeri Paman Sam.
Peraih gelar PhD dari London School of Economics itu menilai, pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia.
Ia menyebut, dalam 15 bulan terakhir, Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran, walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada Prabowo.
"Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa," ungkapnya.
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010 itu meyakini ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak akan terjadi.
"Kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran."
"Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini," tegasnya.
Dan tambah tidak mungkin lagi, lanjut Dino, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.
"Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi, dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri," ungkapnya.
"Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," lanjutnya.
"Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini," tegasnya.
Dan tambah tidak mungkin lagi, lanjut Dino, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.
"Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi, dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri," ungkapnya.
"Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," lanjutnya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menilai, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis.
"Tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya," tekannya.
Ia menegaskan, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.
"Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satu pun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya, apa pun yang dilakukan negara adidaya tersebut."
"Dan kalau ini terjadi berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif," ungkapnya.
Dino mengingatkan, sejarah mencatat Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat dengan Amerika Serikat.
Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai Konvensi Hukum Laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya.
"Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat," ungkapnya.
Sumber: Kompas.com
