TRIBUNTRENDS.COM - Panggung perdebatan publik di Kalimantan Timur kembali memanas. Pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur dengan nilai Rp 8,5 miliar menjadi episentrum polemik yang tak kunjung mereda.
Awalnya sekadar soal kendaraan dinas, isu ini menjalar ke berbagai sisi menyentuh prioritas anggaran, gaya hidup keluarga pejabat, hingga tudingan dinasti politik yang menyeret nama orang nomor satu di Benua Etam.
Di tengah riuhnya opini dan kritik, pemerintah daerah melalui Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, memberikan penjelasan panjang mengenai latar belakang kebijakan tersebut.
Baca juga: Gubernur Kaltim Batalkan Mobil Dinas Rp8,5 M, Rudy Masud Minta Maaf, Dana Dikembalikan ke Kas Daerah
Sudarno menegaskan bahwa kendaraan itu dirancang bukan sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai sarana operasional untuk menunjang mobilitas gubernur di lapangan serta mendukung agenda penerimaan tamu resmi negara.
Menurutnya, tanggung jawab gubernur tidak hanya terbatas pada aktivitas administratif di kantor. Ia harus menerima kunjungan pejabat kementerian, anggota DPR RI, hingga perwakilan kedutaan. Dalam konteks itu, kendaraan dinilai menjadi bagian dari dukungan kerja.
“Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya saat ditemui Kompas.com, Sabtu (28/2/2026) malam.
Pernyataan tersebut menjadi garis tegas bahwa fungsi kendaraan lebih diarahkan pada kepentingan kedinasan dan representasi pemerintahan daerah.
Di tengah tudingan bahwa pengadaan ini sarat kepentingan pribadi, Sudarno meluruskan bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan. Urusan detail, mulai dari kapasitas mesin hingga model kendaraan, sepenuhnya berada di bawah kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya.
Dengan demikian, menurut Sudarno, kepala daerah hanya menyampaikan kebutuhan operasional, sementara proses teknis dan administratif berjalan sesuai mekanisme birokrasi.
Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid, yang dapat menggunakan tenaga listrik maupun bahan bakar minyak. Pilihan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata.
“Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Bahkan, gubernur disebut siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat jika pengadaan itu harus ditinjau ulang atau dibatalkan.
“Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
Baca juga: Dinasti Politik Kaltim Dikritik di Tengah Gaya Glamor Sarifah, Tim Ahli Gubernur: Bukan Pelanggaran
Sebagian kritik publik menyebut dana Rp 8,5 miliar seharusnya dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Menanggapi hal ini, Sudarno menilai perbandingan tersebut tidak sepadan.
Ia menyebut pembangunan satu kilometer jalan dapat menelan biaya sekitar Rp 13 miliar. Artinya, angka Rp 8,5 miliar bahkan belum cukup untuk membiayai satu kilometer penuh.
Ia juga meminta masyarakat melihat nilai tersebut dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang mencapai Rp 31,4 triliun, agar tidak terjebak pada angka tunggal tanpa mempertimbangkan proporsi keseluruhan.
Tak hanya itu, Sudarno mengungkapkan bahwa sebelumnya gubernur pernah menolak rencana penyewaan helikopter senilai Rp 24 miliar per tahun.
“Itu sewa, bukan beli. Rp 2 miliar per bulan, kali 12 jadi Rp 24 miliar. Pak Gubernur tidak setuju itu. Daripada sewa mahal tiap bulan, lebih baik tidak usah,” ujarnya.
Terkait video viral kendaraan mewah di pedalaman, ia memastikan bahwa kendaraan tersebut adalah mobil pribadi, bukan mobil dinas yang sedang menjadi polemik.
Polemik kemudian meluas ke ranah personal. Gaya busana istri gubernur, Sarifah Suraidah, menjadi sorotan warganet setelah beredar video dirinya menyapa pedagang dengan pakaian klasik dan perhiasan mencolok. Sebagian pihak menilai penampilan tersebut kontras dengan kondisi masyarakat.
Namun, Sudarno meminta agar kritik tidak menyeret urusan pribadi.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang telah mapan sejak lama. Karena itu, menurutnya, gaya hidup tersebut bukanlah sesuatu yang muncul akibat jabatan.
“Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba karena jabatan,” katanya.
Ia berharap kritik publik lebih difokuskan pada kebijakan dan kinerja pemerintah, bukan pada aspek personal keluarga pejabat.
Baca juga: Sarifah Istri Gubernur Kaltim Punya 13 Anak, Sikap Sang Buah Hati Terungkap, Tak Semencolok Ibunya?
Tudingan dinasti politik pun ikut mencuat dalam pusaran polemik. Menanggapi hal itu, Sudarno menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum.
“Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut berada di wilayah etik dan pada akhirnya keputusan ada di tangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu langsung.
“Kalau masyarakat tidak setuju, jangan dipilih. Tapi kalau dipilih dan menang, berarti itu pilihan rakyat,” ujarnya.
Di tengah derasnya kritik, pemerintah daerah menyatakan tetap terbuka terhadap masukan masyarakat. Sudarno menyebut kritik sebagai bentuk kepedulian publik terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.
“Kami berterima kasih atas kritik. Itu vitamin bagi pemerintah,” ujarnya.
Dengan demikian, polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar bukan hanya soal kendaraan semata. Ia telah menjelma menjadi perdebatan luas tentang prioritas anggaran, etika pejabat publik, hak politik, dan sensitivitas sosial di tengah dinamika demokrasi daerah.
***
(TribunTrends/Kompas)
