BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dampak perang Iran melawan Amerika Serikat mulai terasa pada sektor penerbangan internasional. Termasuk rute menuju dan dari Arab Saudi. Sejumlah penerbangan dilaporkan berpotensi mengalami penjadwalan ulang, penundaan bahkan pembatalan.

Menyikapi situasi tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka mengeluarkan imbauan kepada calon jamaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan, Agus Sadimin mengatakan langkah antisipatif perlu dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. 

Kepada seluruh jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara. Sampai kondusifitas benar-benar hadir di Timur Tengah. Kebijakan penundaan bersifat sementara dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

“Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (2/3/2026).

Agus Sadimin turut meminta jamaah yang tetap memiliki jadwal keberangkatan agar secara berkala memastikan status penerbangan sebelum menuju bandara.

Jamaah diminta mengikuti arahan resmi dari maskapai maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurutnya koordinasi menjadi kunci di tengah situasi seperti ini.

Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi serta otoritas terkait terus berupaya memastikan jamaah tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang baik. 

PPIU juga diminta menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah serta KBRI Riyadh guna memantau perkembangan kondisi di lapangan.

Bagi jamaah yang saat ini sudah berada di Makkah dan Madinah. Saat ini masih melakukan pendataan ada atau tidaknya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sedang melaksanakan ibadah umrah. 

“Jika ada tetap berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji maupun perwakilan pemerintah Indonesia di Tanah Suci,” jelas Agus Sadimin.

Sementara keluarga jamaah di Tanah Air diimbau untuk tetap tenang dan memperoleh informasi hanya melalui saluran resmi PPIU masing-masing.

Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait kondisi di Timur Tengah. 

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia siap memfasilitasi. Termasuk memberikan informasi yang cukup, termasuk perlindungan bagi jamaah yang sedang menunaikan ibadah.

“Pemerintah siap memfasilitasi dan memberikan informasi maupun perlindungan terhadap jamaah yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci,” katanya.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)