Oleh 

DR. Baskara Agung W

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas

KETEGANGAN antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya kembali menempatkan Timur Tengah sebagai pusat perhatian dunia.

Setiap kali eskalasi militer terjadi di kawasan tersebut, pasar energi global hampir selalu bereaksi cepat.

Harga minyak bergerak naik, premi risiko pengiriman meningkat, dan pelaku pasar mulai menghitung kemungkinan gangguan pasokan.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar isu geopolitik. Pergerakan harga energi global memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Mekanismenya sederhana: ketika harga minyak dunia naik, biaya impor meningkat. Jika harga domestik tidak sepenuhnya mengikuti, maka selisihnya akan tercermin dalam beban subsidi dan kompensasi energi di APBN.

Selat Hormuz dan Risiko Distribusi Global

Salah satu titik krusial dalam konflik Iran–Amerika adalah kawasan Teluk, khususnya Selat Hormuz.

Jalur ini merupakan salah satu koridor utama perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati selat tersebut.

Gangguan keamanan di Kawasan ini akan memicu kenaikan harga minyak mentah. Ketika keamanan pelayaran dipertanyakan, pasar merespons dengan kenaikan harga.

Kenaikan harga sering kali terjadi bahkan sebelum gangguan fisik benar-benar terjadi.

Dalam pasar komoditas, persepsi risiko memiliki dampak nyata terhadap harga. Kekhawatiran terhadap potensi penutupan atau pembatasan distribusi di kawasan tersebut cukup untuk mendorong volatilitas.

Dalam struktur energi Indonesia yang masih bergantung pada impor, fluktuasi ini tidak dapat diabaikan.

Realitas Struktural: Gap Produksi dan Konsumsi

Untuk memahami sensitivitas Indonesia terhadap gejolak global, kita perlu melihat kondisi domestik secara objektif.

Konsumsi minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 1,6 juta barel per hari (bpd). Angka ini mencerminkan kebutuhan energi untuk transportasi, industri, pembangkit, serta aktivitas ekonomi lainnya.

Sementara itu, produksi atau lifting minyak domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Dengan demikian terdapat defisit sekitar 1 juta barel per hari antara kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Artinya, lebih dari separuh kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor minyak mentah maupun produk BBM.

Kesenjangan inilah yang membuat Indonesia relatif rentan terhadap pergerakan harga internasional. Persepsi masyarakat bahwa kita kaya minyak, perlu diluruskan.

Menurut Anggawira, 2026, dengan struktur energi seperti ini, setiap kenaikan harga minyak mentah global sebesar US$ 10 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN hingga sekitar Rp 35 triliun hingga Rp 40 triliun per tahun.

Selain itu, kapasitas kilang domestik juga belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan BBM.

Akibatnya, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak mentah, tetapi juga produk BBM tertentu untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Dampak Fiskal dan Ekonomi

Dalam situasi konflik yang mendorong kenaikan harga minyak global, ada beberapa konsekuensi yang perlu dicermati.

Pertama, tekanan terhadap APBN. Kenaikan harga minyak mentah meningkatkan biaya pengadaan BBM.

 Jika harga jual domestik tidak disesuaikan secara penuh, selisihnya menjadi beban subsidi atau kompensasi. Dalam kondisi harga tinggi yang bertahan lama, ruang fiskal dapat tertekan.

Kedua, potensi tekanan inflasi. Energi memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Kenaikan harga BBM memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa.

Ketiga, tekanan terhadap nilai tukar. Dengan defisit sekitar 1 juta barel per hari, kebutuhan impor energi memerlukan devisa dalam jumlah besar.

Ketika harga minyak naik, nilai impor meningkat. Dalam situasi global yang tidak stabil, hal ini dapat memberi tekanan tambahan terhadap rupiah.

Ketahanan Energi: Tidak Hanya Soal Produksi

Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan energi bukan sekadar persoalan cadangan sumber daya.

Ia mencakup kemampuan menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas distribusi, bahkan ketika terjadi guncangan eksternal.

Dalam konteks hilir migas, stabilitas distribusi menjadi faktor kunci. Gangguan global tidak boleh serta-merta menimbulkan kelangkaan di dalam negeri.

Manajemen stok, pengaturan distribusi, serta pengawasan penugasan menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Sebagai regulator hilir, BPH Migas memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan dan distribusi BBM serta gas tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Dalam situasi global yang bergejolak, fungsi pengawasan dan pengendalian menjadi semakin penting.

Relevansi Agenda B-50

Dalam konteks defisit struktural tersebut, agenda peningkatan campuran biodiesel hingga B-50 yang sedang didorong menjadi relevan untuk direalisasikan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi.

Program B-50 bertujuan meningkatkan campuran biodiesel berbasis sawit hingga 50 persen dalam solar.

Jika diterapkan secara konsisten dan dengan kesiapan teknis yang memadai, kebijakan ini berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar dalam jumlah signifikan.

Selama ini, implementasi B-35 telah menunjukkan bahwa substitusi solar impor dengan biodiesel domestik mampu menekan kebutuhan devisa.

Peningkatan menuju B-40 dan kemudian B-50 merupakan langkah lanjutan untuk memperdalam substitusi tersebut.

Memang, B-50 tidak serta-merta menutup defisit 1 juta barel per hari. Namun ia menyasar segmen konsumsi besar, yakni solar untuk transportasi dan logistik.

Setiap liter solar yang dapat digantikan oleh biodiesel domestik berarti pengurangan tekanan impor.

Dalam situasi harga minyak global yang fluktuatif akibat konflik geopolitik, pengurangan impor dapat membantu meredam tekanan terhadap APBN dan nilai tukar.

Ada beberapa dimensi yang membuat B-50 strategis dalam konteks konflik global.

Pertama, pengurangan ketergantungan impor. Dengan bauran biodiesel yang lebih tinggi, eksposur terhadap volatilitas harga minyak mentah internasional dapat ditekan, meskipun tidak dihilangkan sepenuhnya.

Kedua, stabilitas fiskal jangka menengah. Struktur biaya biodiesel lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik dibandingkan harga minyak mentah global, sehingga profil risikonya berbeda.

Ketiga, hilirisasi dan nilai tambah dalam negeri. Pemanfaatan bahan baku domestik mendorong aktivitas industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Namun demikian, implementasi B-50 memerlukan kesiapan infrastruktur blending, pengawasan kualitas, serta evaluasi teknis terhadap kompatibilitas mesin. Kebijakan ini harus dijalankan bertahap dan berbasis kajian teknis yang komprehensif.

Diversifikasi dan Transisi

Di luar B-50, strategi ketahanan energi juga mencakup diversifikasi sumber pasokan, optimalisasi produksi domestik, serta penguatan pemanfaatan gas bumi dan energi terbarukan.

Gas domestik memiliki potensi untuk diperluas penggunaannya, baik untuk industri maupun rumah tangga.

Sementara itu, pengembangan energi terbarukan berkontribusi terhadap pengurangan kerentanan terhadap impor dalam jangka panjang.

Transisi energi memang proses bertahap. Dalam jangka pendek, BBM tetap menjadi tulang punggung sektor transportasi.

Karena itu, manajemen risiko dan diversifikasi menjadi pendekatan yang realistis.

Penutup

Konflik Iran–Amerika menunjukkan bahwa stabilitas energi nasional tidak pernah sepenuhnya terpisah dari dinamika global.

Dengan konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari dan produksi sekitar 600 ribu barel per hari, Indonesia menghadapi defisit sekitar 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor.

Kesenjangan inilah yang membuat setiap gejolak harga minyak dunia berdampak langsung pada anggaran negara dan stabilitas ekonomi.

Dalam konteks tersebut, penguatan ketahanan energi perlu dilakukan secara komprehensif: menjaga stabilitas distribusi hilir, mengelola risiko fiskal, mendiversifikasi pasokan, serta mendorong substitusi melalui kebijakan seperti B-50.

Perkembangan geopolitik mungkin berada di luar kendali kita. Namun kesiapan sistem energi nasional dalam meresponsnya adalah sesuatu yang dapat terus diperkuat melalui kebijakan yang terukur, bertahap, dan berbasis data. (*)