TRIBUNNEWS.COM - Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Qibtiyah, menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto, tidak mengeluarkan banyak statement dulu terkait konflik yang sedang terjadi antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Prabowo sebelumnya disebutkan siap menjadi mediator antara AS dan Iran demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI saat memberikan pernyataan resmi terkait serangan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Kemlu mengatakan bahwa Prabowo siap terbang ke Teheran, Iran, untuk memediasi kedua belah pihak.
Namun, menurut Tia, langkah yang diambil Prabowo saat ini kurang tepat karena Iran sekarang sedang sibuk membenahi pemerintahan mereka sejak Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan AS-Israel di Iran.
"Saya melihat bahwa langkah beliau dalam hal ini belum saatnya karena posisi Iran juga sekarang dengan terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei mereka juga membutuhkan untuk perubahan pemerintahan," kata Tia, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/3/2026).
"Apalagi ada statement dari Amerika Serikat akan membentuk pemerintahan Iran, mengintervensi persoalan politik domestik Iran dan akan memberikan satu pemimpin ala Amerika. Ini enggak bisa, jelas ini menyalahi international law," tegasnya.
Selain itu, kata Tia, saat ini Iran juga tengah sibuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei.
"Dalam Iran ada sistem Wilayat al-Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam) yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan Mullah (seorang ulama yang adil dan berilmu). Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika, enggak bisa."
"Jadi memang ini sudah sudah ada empat kandidat saya melihat dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah, tetap sistemnya adalah Wilayat al-Faqih, jadi sistem politik tetap di tangan Mullah, tidak akan tergantikan. Mereka akan sibuk di situ dulu," jelas Tia.
Oleh karena itu, Tia menyarankan agar Prabowo tidak memberikan banyak komentar dulu untuk saat ini.
Baca juga: DPR Dukung Penuh Keputusan Prabowo Jadi Mediator AS-Iran: Langkah Diplomatik yang Baik
"Sebaiknya Pak Presiden ya saya melihat, menyarankan, merekomendasikan untuk stay, untuk tidak memberikan komen dulu dan saya pikir itu akan lebih baik untuk persoalan politik domestik Iran," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan bahwa Golkar mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas di panggung internasional untuk menghentikan kekerasan dan mendorong gencatan senjata.
“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam,” katanya kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Idrus juga meminta jalur diplomasi diintensifkan melalui organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah konflik semakin meluas.
“Jika konflik ini terus bereskalasi, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global—termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional,” ujarnya.
Selain itu, Idrus juga mengecam keras serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Khamenei, karena menurutnya peristiwa tersebut berpotensi menyeret dunia ke konflik lebih luas.
Idrus menganggap tindakan militer ini tak hanya menghancurkan seorang pemimpin negara, tetapi juga menciptakan ancaman berbahaya terhadap perdamaian dunia.
“Serangan ini bukan sekadar operasi militer, ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia. Bahkan secara khusus karena dilakukan di Bulan yang disucikan Umat Islam (Bulan Ramadan)."
"Dia melakukan penistaan kemanusiaan ke Negara Islam, menerobos keasasian Wilayah dan Otoritas Negara lain, bahkan mencederai rasa keagamaan Umat Islam sedunia,” kata Idrus.
Menurutnya, pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran melalui aksi militer terbuka membuka peluang eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah, yang berujung pada keterlibatan kekuatan global.
Idrus lantas menegaskan pandangan bersama mengenai pentingnya menghormati kedaulatan negara.
“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” ucap Idrus.
Golkar juga menyoroti momen serangan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan serta dampaknya terhadap warga sipil yang tak berdosa.
“Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” ucapnya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul)
