Dampak Perang Iran-AS, Ekonom UGM Desak Pemerintah Evaluasi Program dengan Anggaran Jumbo
Muhammad Fatoni March 02, 2026 08:14 PM

 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph,D., mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang memerlukan anggaran 'jumbo.' 

Evaluasi ini perlu dilakukan untuk antisipasi gejolak perekonomian global pascaserangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran.

Rimawan mengatakan serangan balasan Iran membuat eskalasi konflik semakin tinggi, apalagi setelah kematian Ali Khamenei.

Menurut dia, dampak konflik ini akan semakin luas.

Kondisi ekonomi global yang sedang dalam kontraksi akan menjadi lebih sulit.

“Sebenarnya pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini mungkin terlalu costly (membutuhkan anggaran besar),” katanya saat ditemui di Balairung UGM, Senin (2/3/2026).

“Dari sudut pandang negara itu sudah suboptimum. Penerimaan negaranya kan nggak tinggi. Terus sekarang masih ada kemungkinan kontraksi ekonomi akibat perang dan lain sebagainya. Lha ini kan kita harus memikirkan untuk mengencangkan ikat pinggang,” sambungnya.

Baca juga: Pernyataan Sikap Guru Besar dan Civitas Akademika UGM: ART Rugikan Indonesia dan Kedaulatan Negara

Realokasi Anggaran

Ia menilai saat ini bukan waktunya untuk menunaikan janji politik lantaran situasi yang berbeda karena perang. 

Pemerintah mestinya membuat kebijakan dan merealokasi anggaran dengan lebih baik.

Apalagi selama ini ada misalokasi anggaran pemerintah.

“Kita sudah lupakan itu agenda janji politik di masa lalu, seharusnya diganti karena situasinya sudah berbeda sekarang. Dengan perang sekarang itu sudah berbeda,” lanjutnya.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menerangkan dari sudut fiskal, penerimaan negara tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, pada Maret 2026 Indonesia perlu membayar cicilan utang luar negeri.

Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran.

“Semua orang akan paham ya kalau misalkan pemerintah menghentikan beberapa kebijakan yang selama ini mungkin membutuhkan dana yang demikian besar. Mungkin perlu dievaluasi lagi untuk melihat apakah kita akan mengerem untuk kemudian mengalokasikan dengan cara yang lebih baik,” imbuhnya. (*)

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.