Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mencatat penurunan jumlah anak stunting.
Penurunan dari sebelumnya 287 kasus dan sekarang menjadi 279 kasus pada Desember 2025.
Kepala DPPKB Kota Ambon, Welly Patty, mengatakan penurunan tersebut menjadi sinyal positif dalam upaya percepatan penanganan stunting di kota Ambon, Provinsi Maluku.
“Data terakhir per Desember tercatat 279 kasus, turun dari sebelumnya 287. Kami berharap tren ini terus menurun sehingga angka stunting di Ambon bisa mencapai 14 persen atau bahkan di bawah itu,” ujarnya kepada awak media, Senin (2/3/2026).
Berdasarkan data DPPKB, kasus stunting terdata pada lima kecamatan di Kota Ambon yaitu;
• Kecamatan Nusaniwe: 65 kasus
• Kecamatan Sirimau: 103 kasus
• Kecamatan Leitimur Selatan: 16 kasus
• Kecamatan Baguala: 9 kasus
• Kecamatan Teluk Ambon: 86 kasus
Baca juga: Bencana Alam di Ambon Tahun 2025: Kecamatan Teluk Ambon Tersedikit, Sirimau Tertinggi
Baca juga: Penempatan PPPK PW di Maluku Tengah Belum Final, Guru Swasta Bakal di Rotasi ke Sekolah Negeri
Dijelaskan, penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Tim tersebut melibatkan Tim Penggerak PKK, BKKBN, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dengan menyentuh langsung ke tempat posyandu, dan memastikan anak-anak mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan.
Selain intervensi kesehatan, Pemkot Ambon juga menjalankan program orangtua asuh bagi anak stunting.
Program didukung dari swadaya pejabat, bantuan stimulan pemerintah kota, serta koordinasi melalui TP-PKK dan Dinas Kesehatan sesuai Surat Keputusan Wali Kota.
Dana tersebut digunakan oleh PKK untuk menyediakan makanan bergizi yang dimasak di Dapur Sehat (Dasyat).
Kemudian diberikan langsung kepada anak-anak stunting oleh kader kesehatan, kader KB, serta pendamping keluarga di posyandu.
“Pendamping keluarga memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi yang sudah disiapkan. Setelah itu baru kegiatan selesai,” ujarnya.
Welly menambahkan, penanganan stunting juga berkaitan erat dengan persoalan dasar masyarakat seperti akses air bersih, kepesertaan BPJS, perumahan, dan ketersediaan makanan bergizi.
Keluhan warga yang disampaikan melalui posyandu akan diteruskan oleh pemerintah desa dan kelurahan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
Pemkot Ambon berencana kembali memperbarui data stunting melalui Dinas Kesehatan dalam waktu dekat untuk memastikan progres penurunan kasus tetap terjaga.
Melalui program dan pengawas ini diharapkan angka stunting pada anak-anak mengalami penurunan, dengan meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. (*)
