Persoalan tanggap darurat di Aceh saat ini sudah selesai, yang diperlukan sekarang ini adalah pemulihan infrastruktur dan permukiman masyarakat

Nagan Raya (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR-RI asal Aceh Teuku Zulkarnaini meminta kepada pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan sarana infrastruktur dan permukiman masyarakat yang rusak akibat banjir bandang yang melanda Aceh pada 25 November 2025.

“Persoalan tanggap darurat di Aceh saat ini sudah selesai, yang diperlukan sekarang ini adalah pemulihan infrastruktur dan permukiman masyarakat,” kata Teuku Zulkarnaini kepada wartawan di Nagan Raya, Senin.

Ia mengatakan dampak kerusakan akibat banjir bandang di Kabupaten Nagan Raya telah mengakibatkan rumah masyarakat satu kecamatan di daerah itu, yaitu di Beutong Ateuh Banggalang, rusak parah dan hilang akibat bencana alam.

Belum lagi dampak bencana yang dialami masyarakat di Kecamatan Darul Makmur, Tadu Raya, dan Tripa Makmur, dimana sarana infrastruktur juga rusak, sehingga memerlukan penanganan yang maksimal dari pemerintah pusat.

Teuku Zulkarnaini mengakui jika mengandalkan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut sangat tidak mungkin karena keuangan pemerintah daerah sangatlah terbatas.

“Kita semua tahu keuangan daerah itu kecil sekali, tidak akan mampu menangani perbaikan infrastruktur bencana,” katanya.

Meski sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dan permukiman dari pemerintah pusat, ia mengatakan perencanaan dasar tetap berasal dari daerah.

“Daerah yang lebih tahu detail kerusakan akibat bencana, maka kita berharap pemerintah segera membangun sarana yang rusak akibat bencana di Aceh, termasuk di Kabupaten Nagan Raya, yang kerusakannya sangat parah,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menyatakan dampak kerusakan akibat banjir bandang mencapai nilai Rp1,1 triliun lebih.

Adapun rincian kerusakan terdiri atas kerusakan permukiman sebesar Rp131 miliar lebih, kerusakan di sektor infrastruktur Rp572,7 miliar lebih, kerusakan dampak ekonomi Rp278,8 miliar lebih.

Kemudian kerusakan di sektor sosial sebesar Rp75,9 miliar lebih serta kerusakan lintas sektor sebesar Rp39,6 miliar lebih.

Pemkab Nagan Raya menyebut sebanyak 25.608 jiwa atau 8.325 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir bandang, dengan korban hilang sebanyak tiga orang dan korban meninggal satu orang.

Selain itu sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur mengalami rusak ringan hingga berat, meliputi 29 kantor, tiga rumah ibadah, dan 12 dayah/pesantren tradisional. Kemudian 46 sekolah dan 4 fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu ada pula 7 titik jalan dan tiga jembatan putus.

Kemudian 1.807 rumah yang terdampak bencana dengan rincian 487 rumah rusak berat, 283 rumah rusak sedang, serta 1.043 rumah rusak ringan.