Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak hanya usulan bidang fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan dan lainnya.

Tetapi hendaknya menyasar bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat maupun berbagai program lainnya dibutuhkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati atau Wabup Bireuen, Ir H Razuardi MT yang diwakili Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi SSTP MSi saat membuka Musrenbang di Gedung Serbaguna Jeunieb, Bireuen, Senin (2/3/2026). 

Pertemuan Musrenbang dihadiri sejumlah Kepala SKPK, seluruh keuchik, imum mukim, Anggota DPRK Bireuen, Ketua TP PKK Bireuen, Kepala Puskesmas Jeunieb, unsur Muspika Jeunieb serta berbagai unsur lainnya. 

Mawardi di hadapan peserta Musrenbang mengatakan, bencana banjir yang melanda daerah Bireuen pada akhir tahun 2025 telah memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap kehidupan sosial masyarakat, perekonomian daerah, infrastruktur, maupun lingkungan. 

Musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah ke depan harus semakin adaptif, tangguh, dan berorientasi pada mitigasi risiko bencana.

Baca juga: Musrenbang Harus Menghasilkan Program Tepat Sasaran, Ketua DPRK Apresiasi Respon Pemkab Bireuen

Dalam konteks tersebut, musrebang ini menjadi sangat strategis, karena tidak hanya membahas kelanjutan program pembangunan.

Tetapi juga penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan pasca bencana, agar pemulihan dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini, diharapkan kepada semua delegasi agar dapat menyampaikan usulan program/kegiatan secara partisipatif dan demokratis dengan memperhatikan kewenangan. 

Artinya baik kewenangan pemerintah gampong, kabupaten, provinsi maupun kewenangan pemerintah pusat.

Ditambahkan, usulan yang disampaikan jangan hanya program fisik seperti jembatan, jalan, irigasi dan saluran saja.

“Memang pembangunan infrastruktur penting, tapi alangkah baiknya usulan program/kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas,” ujarnya. 

Baca juga: Beresiko Bencana Susulan, Kerusakan DAS Krueng Peusangan-Bireuen Perlu Penanganan Segera

Diuraikan, apalah artinya jalan baik jika masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan gizi buruk serta tidak ada komoditi hasil-hasil pertanian/perkebunan yang dapat dipasarkan, baik sebagai komoditi ekspor maupun impor.

“Kita menyadari bahwa kondisi keuangan daerah saat ini terbatas untuk dapat membiayai seluruh usulan masyarakat.

Apabila ada usulan yang belum terealisasi pada tahun ini, saya mohon kepada masyarakat dapat bersabar dan akan kita upayakan pembangunan di tahun- tahun mendatang.

Untuk itu, kepada instansi terkait agar dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan,” ujarnya. 

Adapun program prioritas untuk tahun 2027 adalah pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan,  peningkatan investasi, UMKM, ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

Pengembangan infrastruktur sesuai tata ruang dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebencanaan. 

Berikutnya, pengembangan kualitas SDM, akses kesehatan, kualitas keluarga, kesejahteraan gender dan masyarakat inklusif, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kemudian pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan ketentraman dan ketertiban, regulasi dan nilai syariat Islam serta implementasi otonomi khusus Aceh dan pelestarian budaya Aceh. (*)