TRIBUNTRENDS.COM - Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar bukan sekadar soal kendaraan mewah.
Di balik keputusan pembelian hingga pengembalian unit tersebut, tersimpan pelajaran politik tentang relasi kekuasaan, kepekaan sosial, dan penerimaan publik.
Hal inilah yang disoroti Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, yang menilai kegaduhan itu sebagai konsekuensi logis dari kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.
Menanggapi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang akhirnya mengembalikan mobil dinas tersebut, Baharuddin menegaskan bahwa dalam dunia politik, legitimasi dan marwah jabatan sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat.
“Sebenarnya bahasa marwah itu, itu kan bisa gugur kalau rakyat menolak. Artinya banyak protes,” kata Baharuddin saat dihubungi melalui telepon pada Senin (2/3/2026).
Baca juga: Gubernur Kaltim Batal Pakai Range Rover 8,5 Miliar untuk Mobil Dinas, Uang Akan Disetor Kas Daerah
Menurut Baharuddin, polemik ini sesungguhnya telah terlihat sejak awal pengadaan. Di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah, kebijakan pembelian mobil dinas bernilai fantastis itu dinilai publik sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Kan yang terjadi saat ini adalah pengadaan mobil kemarin itu dinilai oleh rakyat, kan kondisi sekarang efisiensi. Nah, dilihatlah sebagai penghamburan uang yang tidak tepat untuk pembelian mobil,” ujarnya.
Pandangan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat biasa. Sorotan juga mengalir dari berbagai lembaga negara, memperbesar tekanan politik terhadap pemerintah provinsi.
“Nah, baru juga banyak lembaga yang berkomentar kan, ada KPK, ada Wakil Menteri Dalam Negeri, ada BPK, dan mungkin dari partainya sendiri juga, Golkar,” katanya.
Di mata Baharuddin, keputusan gubernur untuk mengembalikan mobil dinas bukan sekadar langkah administratif, melainkan bentuk koreksi terhadap kebijakan yang dinilai keliru dan bertentangan dengan kehendak rakyat.
“Yang dilakukan oleh Pak Rudi ini sebenarnya, kalau saya sampaikan begini, bahwa kita pengadaan mobil itu dianggap keliru, dianggap bertentangan dengan keinginan rakyat, sehingga dia legawa untuk mengembalikan mobil itu,” ujarnya.
Namun, Baharuddin juga menanggapi pernyataan gubernur yang menyebut selama ini menggunakan mobil pribadi. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti status mobil dinas gubernur sebelumnya.
“Sebenarnya kan begini, kita kan juga belum mengetahui ya, kan setiap Gubernur itu, pasti ada mobil dinasnya ya. Jaman Isran (Isran Noor, gubernur Sebelumnya) misalnya.
Kita enggak tahu pernyataan Pak Gubernur ini, apakah pada saat selesai menjabat Pak Isran, itu mobil dinas sebenarnya diambil/dibeli oleh Pak Isran,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme yang berlaku memungkinkan pejabat lama menebus kendaraan dinas melalui prosedur lelang atau prioritas pembelian.
“Tidak gratis ya, itu ditebus. Dilelang, dan dia diprioritaskan untuk mendapatkan. Nah, itu yang saya enggak paham,” ujarnya.
Baharuddin menegaskan, kritik publik sejatinya bukan pada kebutuhan gubernur akan kendaraan operasional, melainkan pada harga yang dinilai tidak masuk akal.
“Karena enggak bisa juga, dia harus memang pakai mobil operasional untuk meninjau lapangan ya. Yang marahnya rakyat kan sebenarnya karena harganya terlalu mahal,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan alternatif yang lebih rasional apabila pengadaan tetap diperlukan.
“Mungkin harga-harga 700-an begitu, atau yang double itu, Raptor itu kan mungkin bisa juga. Itu kan enggak terlalu mahal,” katanya.
Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Tolak Pakai Kijang, Ujung-ujungnya Batal Pakai Mobil Rp 8,5 Miliar!
Terkait anggaran Rp 8,5 miliar yang dibatalkan, Baharuddin menjelaskan dana tersebut berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
“Kalau dikembalikan, itu akan menjadi silpa. Nah, artinya silpa itu ya tergantung nanti di pembahasan TAPD dan Banggar di APBD Perubahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak bisa langsung digunakan.
“Karena itu tidak boleh digunakan, 8,4 miliar itu kalau nanti dikembalikan, tidak boleh digunakan karena pembahasan APBD kan belum. Jadi dia tidak boleh bergeser karena peruntukannya memang hanya untuk mobil,” katanya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan nanti, Baharuddin menilai ada sektor-sektor yang jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan.
“Pertama itu jalan. Jalan-jalan Provinsi juga banyak sekali rusak. Jalan-jalan Kabupaten juga, walaupun itu bukan kewenangan Provinsi ya, tapi kan Provinsi boleh kalau mau dia kasih bantuan keuangan,” ujarnya.
“Kedua kesehatan. Dilihat-lihat rumah sakit, apakah layak semua rumah sakit ini untuk dipakai melayani rakyat. Nah, yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ini menjadi penting,” lanjutnya.
Baca juga: Gurita Kekuasaan Keluarga Gubernur Rudy Masud di Kaltim: Istri, Kakak, hingga Adik Jadi Pejabat
Baharuddin juga menyoroti proses pembahasan anggaran yang menurutnya tidak sepenuhnya terbuka di DPRD.
“Kalau jujur saya katakan bahwa mobil ya, mobil yang pengadaan itu tidak dibahas. Seandainya dibahas dan dikeluarkan datanya, pasti saya menolak,” ujarnya.
Ia mengaku kerap meminta agar buku APBD dibuka secara rinci.
“Memang, saya sudah sering sampaikan ke TAPD dalam pembahasan ini, pembahasan buku APBD itu, harus dibuka. Kadang, TAPD ini tidak membuka. Jadi yang begitu-begitu, pengadaan-pengadaan begitu, kadang kita lewat, karena memang tidak dibahas,” katanya.
Bahkan, ia menyebut DPRD merasa “terkecoh”.
“Kalau dibilang terkecoh, ya bisa juga. Kalau dibilang ditikung (Curang), ya bisa juga. Karena kenapa? Karena tiba-tiba muncul mobil, saya minta itu dibuka enggak pernah mau dibuka” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Baharuddin berharap ke depan pembahasan anggaran dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik.
“Yang dibahas kan duit rakyat. Tapi kan selama ini tertutup. Nah begitu itu problemnya, sudah kita usulkan, tapi tetap saja tertutup” ujarnya.
Ia pun menegaskan peran pimpinan Badan Anggaran agar membuka ruang pengawasan publik.
“Karena kan yang dibahas ini urusan rakyat. Bukan urusan perut kita,” tutupnya.
Keputusan Gubernur Kaltim mengembalikan mobil dinas Range Rover senilai Rp 8,5 miliar pun akhirnya menjadi penanda penting: bahwa di tengah sorotan publik, kebijakan tak hanya diukur dari legalitas, tetapi juga dari rasa keadilan dan empati terhadap kondisi rakyat.
***
(TribunTrends/Kompas)
